Banda Aceh – Pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah rampung 4.263 unit atau 24 persen dari total rencana 17.499 unit.
Data tersebut dirilis Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon) Pascabencana Sumatra pada Minggu, 1 Februari 2026.
“Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan kebutuhan huntara terbesar. Dari 15.934 unit yang direncanakan, hingga akhir Januari 2026 telah selesai dibangun 3.248 unit atau sekitar 20 persen,” kata Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehab-Rekon Pascabencana, dalam keterangannya, Minggu (1/2).
Dia menyebut pembangunan tersebar di sejumlah kabupaten/kota terdampak banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.
Adapun Sumatra Utara mencatat progres 539 unit selesai atau sekitar 57 persen dari total 947 unit yang direncanakan.
Sumatera Barat menunjukkan progres paling tinggi secara persentase, 476 unit telah selesai atau setara 77 persen dari 618 unit rencana pembangunan.
Menurut Tito, perbedaan capaian antarprovinsi dipengaruhi oleh skala kebutuhan, kesiapan lahan, serta akses logistik di wilayah terdampak. “Meski demikian, pemerintah memastikan percepatan pembangunan terus dilakukan secara merata”.
Percepatan pembangunan huntara dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN, serta mitra nonpemerintah dan lembaga filantropi.
“Sinergi ini menjadi kunci untuk memastikan pembangunan berjalan cepat, terkoordinasi, dan sesuai standar kelayakan hunian sementara”.
Selain pembangunan fisik huntara, pemerintah juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi selama masa transisi.
Realisasi DTH
Sebagai pelengkap upaya pemulihan, pemerintah menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi keluarga terdampak yang belum menempati huntara maupun hunian tetap (huntap).
Bantuan ini diberikan Rp600 ribu perbulan perkepala keluarga untuk periode tiga bulan.
Hingga akhir Januari 2026, sebanyak 5.448 kepala keluarga atau sekitar 30 persen telah menerima DTH dari total 18.043 KK yang terdata di tiga provinsi terdampak.
Di Provinsi Aceh, dari 9.474 keluarga penerima, sebanyak 2.310 keluarga telah menerima DTH. Di Sumatra Utara, 1.666 keluarga telah menerima bantuan dari total 6.565 keluarga terdata.
Penyaluran DTH di Sumatra Barat menunjukkan progres paling tinggi, 1.472 keluarga telah menerima bantuan dari total 2.004 keluarga atau mencapai 73 persen.
Penyaluran DTH dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memastikan proses yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus mempercepat pembangunan huntara dan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.
“Upaya ini diharapkan dapat mempercepat berakhirnya masa pengungsian, menjaga keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, serta menjadi fondasi awal menuju pembangunan hunian tetap yang aman dan berkelanjutan,” ucap Tito.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy