Takengon – Pemerintahan Muzakir Manaf-Fadhlullah atau Mualem-Dek Fad genap berusia 100 hari, Kamis, 22 Mei 2025. Line1.News meminta tanggapan dari sejumlah pihak seperti mahasiswa, pengamat, dan tokoh.
Tanggap yang diminta terkait terlihat atau tidaknya terobosan baru dalam Pemerintahan Mualem-Dek Fad. Setidaknya, sebagai fondasi awal meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh. Selain itu, langkah konkret apa saja yang perlu difokuskan oleh Gubernur-Wagub Aceh saat ini.
Dari Dataran Tinggi Gayo, Presiden Mahasiswa Universitas Gajah Putih (UGP) Takengon, Asraf, menilai belum ada terobosan signifikan dari Pemerintahan Mualem-Dek Fad untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Aceh (PAA), pengurangan angka kemiskinan, dan penekanan tingkat pengangguran.
Asraf malah mempertanyakan langkah konkret yang sudah difokuskan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terkait hal-hal tersebut.
Secara khusus, dia menyoroti data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh 2024 sebesar Rp5,86 triliun, hasil realisasi 96,90 persen dari target dan peningkatan 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, Asraf menyayangkan target PAD Pemerintah Aceh dalam postur APBA 2025 hanya Rp2,8 triliun. Dia menuntut penjelasan rasional atas penurunan target.
Dikutip Line1.News dari djpb.kemenkeu.go.id mengenai Kajian Fiskal Regional Aceh Tahun 2024, realisasi pendapatan APBD tahun 2024 sebesar Rp36,26 triliun, didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 30,31 triliun, baru diikuti oleh pendapatan asli daerah sebesar Rp5,86 triliun. Angka ini mengalami ekspansi sebesar 10% jika dibandingkan dengan besaran pendapatan asli daerah tahun 2023 yang berjumlah Rp5,33 triliun.
Artinya, realisasi pendapatan asli daerah tahun 2024 sebesar Rp5,86 triliun merupakan PAA Pemerintah Aceh dan PAD Pemkab/Pemko se-Aceh.
Asraf menilai perekonomian Aceh yang sangat bergantung pada belanja pemerintah membutuhkan kecepatan eksekusi. “Termasuk transfer anggaran ke pemerintah kabupaten dan kota,” ujarnya.
Lebih lanjut, melihat sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar bagi perekonomian Aceh, Asraf mendesak Pemerintah Aceh membuat kebijakan pro-petani.
Ia menyoroti harga pupuk bersubsidi yang masih dijual di atas harga eceran tertinggi, dan mengharapkan subsidi khusus dari provinsi, bukan hanya dari pemerintah pusat.
“Pentingnya penyediaan industri pendukung pertanian juga penting untuk mengolah hasil pertanian, menciptakan nilai tambah, dan memperluas kesempatan kerja,” paparnya.
Tak hanya itu, Asraf juga menyoroti potensi perikanan Aceh yang sangat besar dengan luas perairan teritorial dan kepulauan mencapai 56.563 km² dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 238.807 km².
Namun, kata dia, sangat disayangkan masyarakat di dataran tinggi Aceh, seperti Aceh Tengah, belum dapat menikmati hasil laut Aceh yang murah dan berkualitas.
“Sejauh ini, 100 hari pertama ini terasa masih biasa-biasa saja. Belum ada terobosan yang benar-benar bisa kita lihat sebagai fondasi kuat untuk perbaikan Aceh ke depan,” ujarnya.
Ia menyarankan Mualem-Dek Fad fokus pada langkah-langkah konkret yang dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat. “Saya berharap Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualem-Dek Fad dapat menunjukkan kinerja lebih progresif dan inovatif demi mewujudkan Aceh yang lebih sejahtera.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy