Praktisi Lingkungan Nilai Penertiban Tambang Ilegal di Aceh Belum Efektif

Praktisi dan akademisi USM TM Zulfikar
Praktisi dan akademisi USM Aceh, TM. Zulfikar. Foto: dokumen pribadi

Banda Aceh – Praktisi dan akademisi lingkungan Universitas Serambi Mekkah (USM), TM. Zulfikar, menilai regulasi dan kebijakan Pemerintah Aceh dalam penertiban aktivitas tambang ilegal masih belum berjalan efektif.

Menurutnya, meskipun Aceh memiliki kewenangan otonomi khusus dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari optimal.

“Menurut saya belum efektif. Karena meskipun Pemerintah Aceh memiliki kewenangan otonomi khusus, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, regulasi dan kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu mengendalikan maraknya aktivitas tambang ilegal,” ujar Zulfikar, Rabu, 1 Oktober 2025.

Dia menilai lemahnya pengawasan di lapangan, terutama di wilayah terpencil, menjadi salah satu faktor utama masih maraknya pertambangan liar. Selain itu, koordinasi antarinstansi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, juga masih minim.

“Ketidaktegasan dalam implementasi regulasi, termasuk lambannya pemberian sanksi terhadap pelaku tambang ilegal. Hal lainnya adanya [indikasi] pembiaran atau keterlibatan oknum aparat dan elite lokal yang memperparah situasi,” katanya.

Baca juga: Kasus Tambang Ilegal di Aceh, MaTA: Sebaiknya Ditangani Satgas PKH Kejagung

Zulfikar menilai penegakan hukum di Aceh selama ini juga belum cukup tegas dalam menangani tambang ilegal. Dia menyoroti aktivitas tambang tanpa izin masih marak di sejumlah wilayah. Di antaranya, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Pidie, dan Aceh Tengah.

“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tambang ilegal masih marak, bahkan cenderung meningkat. Ini menandakan lemahnya penegakan hukum yang ada,” jelas Zulfikar.

Dia menyebut operasi penertiban yang dilakukan pemerintah selama ini bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan. Selain itu, penindakan juga sering tidak menyentuh aktor intelektual di balik kegiatan tambang ilegal.

“Banyak kasus berhenti di tingkat penyitaan alat berat atau pembubaran lokasi tanpa proses pidana lebih lanjut. Lalu kurangnya sumber daya aparat penegak hukum, baik dari segi personel, peralatan, maupun dukungan anggaran,” ungkapnya.

Baca juga: Gubernur Mualem Bentuk Satgas Penertiban Tambang Ilegal di Aceh

Terkait pelibatan pemerintah pusat dalam penanganan tambang ilegal di Aceh, Zulfikar menilai langkah tersebut tepat dan perlu dilakukan. Dia menyebut tambang ilegal merupakan persoalan lintas wilayah yang melibatkan jaringan nasional, sehingga tidak bisa ditangani hanya oleh pemerintah daerah.

“Pelibatan pemerintah pusat, seperti Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan aparat penegak hukum nasional, sangat penting. Namun, pelibatan itu harus berbasis kemitraan, bukan intervensi sepihak, serta tetap menghormati prinsip otonomi Aceh sesuai UUPA,” tuturnya.

“Intinya, pelibatan pemerintah pusat merupakan langkah yang tepat selama dilakukan secara terkoordinasi dan menghormati kekhususan Aceh,” tambah Zulfikar.[]

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy