Banda Aceh, Line1News – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, menetapkan 11 aksi konkret periode November 2026 hingga Januari 2027 yang wajib dijalankan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Salah satu target utamanya adalah mendorong realisasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 menembus angka di atas 95 persen disertai penyelesaian fisik seluruh kegiatan.
Arahan strategis tersebut disampaikan Mualem secara daring dalam rapat konsolidasi percepatan program pemerintahan yang dihadiri jajaran pejabat Pemerintah Aceh, Senin, 16 November 2026.
Sebelas aksi konkret itu dibagi ke dalam tiga klaster utama, meliputi penuntasan APBA 2026, percepatan persiapan APBA 2027, serta pemantapan kinerja dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) SKPA.
1. Tuntaskan APBA 2026 dan Amankan Dana JKA
Pada klaster pertama, Mualem menekankan tiga prioritas utama akhir tahun anggaran, yakni realisasi keuangan APBA 2026 di atas 95 persen dengan seluruh pekerjaan fisik tuntas.
“Dan memastikan ketersediaan dan keamanan dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), serta menuntaskan Dana Transfer ke Daerah (TKD),” kata Mualem melalui Zoom Meeting, Senin (16/11/2026).
2. Enam Langkah Percepatan APBA 2027
Selanjutnya, pada klaster percepatan persiapan APBA 2027, terdapat enam tenggat waktu (milestone) krusial yang harus dipatuhi seluruh SKPA agar pelaksanaan anggaran tahun depan berjalan tepat waktu:
“Langkah tersebut meliputi memastikan kelengkapan dokumen dan kegiatan, mempercepat pengesahan anggaran sebelum 20 November 2026, serta menyelesaikan penandatanganan RKA-DPA sebelum 31 Desember 2026,” ujar Mualem.
Selain ketiga target tersebut, SKPA juga diinstruksikan menuntaskan tiga tahapan awal tahun depan:
• Penerbitan SK Pengelola Anggaran: Selesai sebelum 4 Januari 2027.
• Pelaksanaan Kegiatan Perdana (“Pecah Telur”): Dimulai sebelum 7 Januari 2027.
• Penandatanganan Kontrak Perdana: Tuntas sebelum 20 Januari 2027.
3. Kawal Layanan Publik dan Janji Kampanye
Sementara itu, dua aksi terakhir berfokus pada penguatan kinerja dan pelaksanaan tupoksi SKPA di tengah masyarakat.
“Saya meminta seluruh perangkat daerah mengawal 12 layanan publik serta memastikan pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) dan komitmen kampanye,” tegasnya.
Dilanjutkan Desk Finalisasi Komitmen SKPA
Melalui konsolidasi ini, seluruh kepala perangkat daerah diharapkan memiliki kesamaan visi dan komitmen penuh untuk mengeksekusi setiap target tanpa keterlambatan.
Usai pengarahan Gubernur Aceh, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pembekalan dan desk finalisasi komitmen SKPA yang diikuti para pejabat pengelola anggaran bersama pejabat penghubung masing-masing instansi.
Dengan ditetapkannya 11 aksi konkret ini, Pemerintah Aceh mendorong setiap SKPA segera menyusun rencana aksi yang terukur dan akuntabel demi menjamin kesinambungan pembangunan dari akhir 2026 hingga awal 2027.[]


Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy