Banda Aceh, Line1News — Polda Aceh bersama polres jajaran berhasil mengungkap 38 kasus tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dari pengungkapan tersebut, polisi turut menyita 61 ton atau setara dengan 61.388 liter BBM bersubsidi.
Kapolda Aceh, Irjen Pol Ruddi Setiawan, mengatakan pengungkapan tersebut dilakukan melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRyD), salah satu program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Ruddi menyampaikan bahwa pengungkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan dan penindakan terpadu Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Aceh, serta Satreskrim Polres/Polresta jajaran.
Menurutnya, pengungkapan ini bagian dari komitmen Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya memastikan pendistribusian BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang berhak.
Ia menjelaskan, BBM bersubsidi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Oleh karena itu, penyalahgunaan maupun perdagangan BBM bersubsidi secara ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berhak menerimanya.
“Dari kegiatan tersebut, kami berhasil mengungkap 38 kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi,” kata Ruddi Setiawan dalam konferensi pers di Mapolda Aceh, Selasa, 17 November 2026.
Dari hasil pengungkapan tersebut, sebanyak 45 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Petugas juga mengamankan 30 unit kendaraan bermotor roda empat dan roda enam yang digunakan untuk melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Selain itu, polisi turut menyita 61 ton atau setara dengan 61.388 liter BBM bersubsidi,” jelasnya.
Terhadap para tersangka, penyidik menerapkan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.
Ruddi mengimbau seluruh pengelola SPBU, pelaku usaha, dan masyarakat agar mematuhi ketentuan pendistribusian serta penggunaan BBM bersubsidi. Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi distribusinya agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Apabila masyarakat mengetahui atau menemukan dugaan penyalahgunaan, penimbunan, pengangkutan, maupun perdagangan BBM bersubsidi secara ilegal, segera laporkan melalui layanan Call Center Polri 110 yang dapat diakses secara gratis,” ujarnya.
“Partisipasi dan kepedulian masyarakat sangat penting dalam membantu Polri menjaga distribusi energi agar berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” tambah Ruddi.[]


Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy