Banda Aceh, Line1News – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana kembali menggelar aksi damai dan pengibaran bendera putih di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis, 19 November 2026. Aksi ini bentuk protes dan kekecewaan publik atas lambatnya penanganan pascabencana yang menerjang Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara pada akhir November 2025 lalu.
Dalam aksi yang sudah berlangsung untuk ketiga kalinya tersebut, massa membentangkan sejumlah spanduk dan poster berisi kritik tajam kepada pemerintah pusat maupun daerah. Beberapa di antaranya bertuliskan, “Mualem – Prabowo Biarkan Korban Bencana Sengsara”, “Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional”, “Habis Bandang, Terbitlah Tambang”, hingga “Katanya Aceh Sudah Pulih”.
Koalisi menilai pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto cenderung memprioritaskan program-program yang menyerap anggaran besar—seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Universitas Republik Indonesia (URI), dan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP)—ketimbang menuntaskan pemulihan bagi warga terdampak bencana.
Perwakilan peserta aksi, Rahmad Maulidin, menilai sejak awal pemerintah terkesan mengesampingkan nasib para korban. Hal ini tercermin dari klaim pemulihan yang dinilai bertolak belakang dengan realitas di lapangan.
“Berkali-kali klaim disampaikan pemerintah, seperti klaim pemulihan bencana Aceh sudah 100 persen. Tetapi, fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda,” kata Maulidin dalam orasinya.
Maulidin menyoroti bahwa banjir dan tanah longsor masih terus menghantui sejumlah wilayah hingga merenggut korban jiwa. Namun, pemerintah dinilai abai terhadap situasi darurat yang masih dirasakan masyarakat.
“Di sejumlah daerah, banjir masih menggenangi permukiman warga. Sungai-sungai belum dinormalisasi sehingga luapan air kembali masuk ke perkampungan warga,” jelasnya.
Senada dengan itu, perwakilan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Hafijal, menyebut klaim pemulihan penuh atas bencana ekologis di Sumatra, khususnya Aceh, sebagai bentuk pembohongan publik. Ia juga mempertanyakan kinerja Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) yang dibentuk pascabencana karena dinilai tidak transparan.
“Ada daerah yang sebelumnya tidak banjir seperti Aceh Barat Daya (Abdya), kemarin sudah dilanda banjir. Air menggenangi permukiman warga setempat,” ujar Hafijal.
Sementara itu, Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Zuhri Noviandi, mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah tegas dengan menaikkan status penanganan bencana tersebut.
“Kita tegaskan bahwa pemerintah kita tidak mampu. Maka, kita mendesak pemerintah untuk segera menetapkan bencana ekologis Aceh dan Sumatra menjadi bencana nasional,” ucap Zuhri.
Aksi damai dan pengibaran bendera putih ini berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan menyampaikan aspirasinya di depan Masjid Raya Baiturrahman.[]


Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy