Banda Aceh, Line1News – Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA menggelar diskusi Refleksi Satu Tahun Pascabencana Sumatra di Aula Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh, Sabtu, 21 November 2026.
“Diskusi hari ini diharapkan menjadi ruang untuk bertukar gagasan, menyampaikan kritik yang membangun, berbagi pengalaman, dan merumuskan langkah konkret. Kita tentu ingin membangun Aceh menjadi lebih tangguh, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan,” kata Kepala Biro Perum LKBN ANTARA Provinsi Aceh, Febrianto Budi Anggoro.
Ia menegaskan proses pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra, khususnya Aceh, tidak boleh berhenti pada pembangunan kembali infrastruktur fisik semata.
Lebih dari itu, pemulihan harus menyentuh aspek kemanusiaan untuk mengembalikan harapan hidup masyarakat dan memastikan tidak ada satu pun penyintas yang tertinggal.
Menurutnya, pemulihan bukan hanya tentang membangun kembali rumah, jalan, dan fasilitas yang rusak, tetapi juga mengembalikan harapan, menguatkan kehidupan, serta memastikan tidak ada korban yang tertinggal dalam setiap prosesnya.
Febrianto mengingatkan kembali peristiwa bencana setahun lalu yang terjadi pada 25 November 2025, saat hujan lebat yang mengguyur wilayah Sumatra memicu bencana hidrometeorologi terburuk setelah tragedi tsunami 2004.
Bencana tersebut melanda 53 kabupaten/kota di tiga provinsi, menewaskan 1.204 orang, menyebabkan ratusan orang hilang, serta mengakibatkan kerugian materi yang ditaksir mencapai lebih dari Rp192 triliun.
Menurutnya, besarnya dampak kerusakan membuat percepatan pemulihan dan pembangunan ketangguhan Aceh tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan harus menjadi tanggung jawab kolektif.
“Mempercepat pemulihan dan membangun ketangguhan Aceh harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Butuh kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap forum diskusi yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan hingga kalangan mahasiswa tersebut tidak sekadar menjadi seremoni peringatan, melainkan ruang kritis untuk merumuskan langkah konkret mitigasi bencana ke depan.
Juru Bicara Satgas PRR sekaligus Direktur Kawasan Batas Negara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Amran, mengungkapkan bahwa seluruh tahapan pemulihan dirancang dalam rencana induk tiga tahun (2026–2028), dengan dorongan percepatan agar berbagai target utama dapat tuntas pada 2027.
Menurut Amran, total anggaran penanganan disiapkan sebesar Rp100 triliun untuk tiga provinsi terdampak, dengan porsi khusus bagi Aceh sebesar Rp58,9 triliun selama periode tiga tahun.
Ia mengatakan pemulihan pascabencana tidak dapat berlangsung instan karena harus melalui tahapan, proses, serta penyesuaian kondisi lapangan, termasuk tantangan cuaca dan musim hujan.
Anggota Dewan Pakar Pengurangan Risiko Bencana Aceh, Faizal Adriansyah, dalam pemaparannya menyoroti pentingnya ingatan sejarah dan pembelajaran lintas generasi dalam membangun ketangguhan.
Ia mencontohkan masyarakat Simeulue yang memiliki tingkat keselamatan tinggi saat tsunami 2004 karena cerita dan pengalaman kebencanaan masa lalu, seperti peristiwa 1907, terus diwariskan secara turun-temurun hingga menjadi pedoman bertindak saat gempa dan tsunami datang.
Mengaca pada pengalaman tsunami 2004 hingga banjir pada 2025, Faizal mengajak seluruh pihak untuk mengambil pelajaran agar masyarakat semakin tangguh dan mampu “bersahabat dengan alam”.
Dengan demikian, pemulihan pascabencana diharapkan benar-benar mengembalikan fungsi infrastruktur, memulihkan lingkungan di daerah terdampak, dan menguatkan ketahanan warga.
Manajer Operasi dan Pemeliharaan Distribusi PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Aceh, Bayu Arie Wibowo, mengatakan bahwa dampak fisik banjir dan longsor turut merusak infrastruktur jaringan secara luas.
Di lapangan tercatat kerusakan 2.241 tiang Jaringan Tegangan Menengah (JTM), 747 tiang Jaringan Tegangan Rendah (JTR), serta 111 gardu.
“Lumpur merendam Gardu Induk (GI) dan masuk ke peralatan, bahkan di beberapa titik lumpur mencapai atap rumah warga serta PHBTR hampir tertimbun dan terisi lumpur,” ujar Bayu.
Ia menjelaskan, bencana hidrometeorologi berupa banjir dan tanah longsor di Aceh memicu gangguan berlapis pada sistem serta pelayanan kelistrikan yang berdampak pada 969.854 pelanggan di 23 kabupaten/kota.
Gangguan ini juga melumpuhkan 112 penyulang, 10.050 gardu, serta membebani sistem hingga 253,9 MW dengan total 442 lokasi kerusakan jaringan distribusi.
Regional Business Control Manager RO BSI Aceh, Hasyim Abdullah, mengatakan BSI berkomitmen kuat untuk terus bersinergi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam mempercepat pemulihan Aceh.
Langkah ini difokuskan untuk membangun kembali infrastruktur, menyediakan hunian yang layak, serta memulihkan akses pendidikan bagi masyarakat terdampak.
“BSI berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam mempercepat pemulihan Aceh, membangun kembali infrastruktur, menyediakan hunian yang layak, serta memulihkan akses pendidikan bagi masyarakat terdampak,” ujarnya.
Kapolres Aceh Selatan, AKBP T. Ricki Fadlianshah, mengatakan dalam penanggulangan bencana di daerah, pihaknya bersama pemerintah daerah dan TNI berjalan seiring dalam menghadapi berbagai bencana di Aceh Selatan.
Pihaknya juga mengerahkan personel dan kendaraan operasional guna membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayahnya.
Selain berkoordinasi dengan lintas sektor, Polres Aceh Selatan juga turun ke lokasi bencana guna melakukan penanganan banjir, seperti yang kerap terjadi di Kecamatan Trumon dan wilayah lainnya di Kabupaten Aceh Selatan.[]


Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy