Banda Aceh – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyampaikan keprihatinan terhadap nasib tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi di berbagai sektor, saat beraudiensi dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Profesor Zudan Arif Fakrulloh.
Mualem meminta kepada Zudan agar calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK dari kategori R2, R3, dan R4 segera diangkat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan yang sangat membutuhkan.
“Jangan sampai mereka yang sudah bertahun-tahun mengabdi justru tersingkir karena sistem yang tidak berpihak,” ujar Mualem kepada Zudan Arif Fakrulloh, di Kantor BKN RI, Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025, dikutip dari siaran pers Humas Pemerintah Aceh.
R2 adalah kode untuk peserta guru eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II), R3 peserta guru non-ASN terdata, dan R4 peserta guru non-ASN tidak terdata, berdasarkan Keputusan Menteri PANRB RI Nomor 348 Tahun 2024.
Kepada Zudan, sebelumnnya Mualem menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola kepegawaian dan menyelesaikan berbagai persoalan strategis ASN, terutama percepatan pengangkatan PPPK.
Dia juga menyampaikan sejumlah usulan penting, mulai dari percepatan proses pengangkatan sekretaris daerah, pelimpahan kewenangan pengangkatan pejabat eselon III dan IV ke Kantor Regional XIII BKN Aceh, hingga penyederhanaan mutasi dan penugasan ASN lintas instansi.
“Kita butuh birokrasi yang lincah dan responsif. Jangan biarkan pelayanan publik terhambat karena proses administrasi yang berbelit,” ujarnya.
Selain itu, Mualem menekankan perlunya regulasi yang lebih adaptif untuk mutasi ASN suami istri agar tidak merugikan kehidupan rumah tangga.
“Negara harus hadir untuk membantu ASN menjaga keharmonisan keluarga, tanpa mengorbankan kinerja.”
Terakhir, Mualem mengusulkan agar proses penugasan antarinstansi tidak lagi memerlukan prosedur administratif yang rumit, asalkan telah ada kesepakatan antara lembaga terkait. Hal ini sejalan dengan semangat Peraturan Menteri PANRB Nomor 62 Tahun 2020.
Zudan menyambut baik semua masukan yang disampaikan Mualem atas nama Pemerintah Aceh. Zudan menegaskan BKN berperan sebagai pengelola sumber daya ASN secara nasional, dengan peran strategis seperti manajer SDM dalam organisasi.
“Kami ini HRD-nya ASN Indonesia. Tugas kami bukan hanya melindungi karier, tapi juga mendorong kompetensi, kinerja, dan integritas ASN agar selaras dengan visi Presiden dan kepala daerah,” ujarnya.
BKN, kata Zudan, akan mendorong berbagai kebijakan afirmatif yang berpihak kepada daerah, termasuk Aceh, selama sesuai dengan regulasi nasional.
“Aceh memiliki karakteristik tersendiri. Kami mendengar, memahami, dan siap memfasilitasi aspirasi daerah sepanjang sejalan dengan prinsip meritokrasi dan good governance.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy