Bupati Tarmizi Peringatkan Perusahaan di Aceh Barat agar Beraktivitas: ‘Bek Lagei Ureueng Sangkot Handok!’

Meulaboh – Bupati Aceh Barat Tarmizi memberikan peringatan tegas kepada seluruh perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) di kabupaten tersebut agar aktif bekerja.

“Bek lage ureueng sangkot handok bak pinto kama manoe, gob laen hanjeut tamong u dalam, keudroe jih hana di dalam (Jangan seperti orang yang sangkut handuk di pintu kamar mandi, orang lain tidak bisa masuk, ia pun tidak berada di dalam),” ujar Tarmizi dikutip dari Laman Pemkab Aceh Barat, Jumat, 13 Juni 2025.

Pemkab Aceh Barat, kata dia, memberikan tenggat hingga Juni 2026 bagi seluruh pemegang IUP dan HGU untuk mulai menjalankan aktivitas kerja dan investasi secara nyata. Jika tidak, mereka dipersilakan angkat kaki dari Bumi Teuku Umar.

“Jika tidak ada aktivitas serius hingga batas waktu tersebut, kami akan usulkan pencabutan izin dan BUMD Aceh Barat akan mengambil alih, lalu menggandeng investor baru yang lebih serius,” ujarnya.

Langkah tegas itu, kata Tarmizi, harus dilakukan karena tingkat pengangguran terbuka di Aceh Barat melonjak dan tembus ke angka lebih dari 5.000 orang. Kondisi ini, sebut Tarmizi, tak bisa dibiarkan berlarut-larut.

“Baru-baru ini dibuka lowongan di pabrik karet untuk 120 orang, tapi yang melamar mencapai 4.000. Ini sinyal darurat,” ungkapnya.

Tarmizi juga mengungkapkan bahwa ia mendapat arahan langsung dari Presiden RI untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Presiden bahkan menyatakan akan mem-back-up penuh seluruh kepala daerah yang menghadapi kendala teknis di lapangan.

“Tidak ada alasan bagi perusahaan yang sudah mendapatkan izin lebih dari lima tahun namun belum juga menjalankan aktivitas apapun. Jika serius namun terkendala, kami akan bantu. Tapi jika hanya ingin menunggu dan menjual izin kepada pihak lain, lebih baik angkat kaki dari Aceh Barat,” tegasnya.

Beberapa lahan yang telah diberi izin, kata Tarmizi, kini justru terbengkalai dan menjadi sarang hama karena tidak adanya aktivitas produktif di sana.

“Ini bukan sekadar ancaman, ini komitmen. Aceh Barat butuh terobosan, dan kami tidak akan diam melihat potensi daerah ini terabaikan,” ujarnya.

Jika seluruh perusahaan tambang dan perkebunan mulai aktif beroperasi, Tarmizi optimis Aceh Barat akan mengalami lompatan besar. Dia memperkirakan akan terbuka lebih dari 6.000 lapangan kerja baru dan menghasilkan puluhan miliar rupiah PAD setiap tahunnya.[]