Aceh Besar – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menyoroti harga jual semen PT Solusi Bangun Andalas (SBA) di Aceh Besar yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain seperti Medan.
“Semen yang dikirim ke Medan dan kembali lagi ke Aceh justru lebih murah harganya. Ini sangat tidak masuk akal. Kenapa bisa lebih murah di luar daerah,” tanya Saleh saat pertemuan dengan manajemen PT SBA dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Aceh Besar, Aceh, Jumat, dilansir laman Pemkab Aceh Besar pada Sabtu, 25 Oktober 2025.
Kondisi itu mengakibatkan warga Aceh terbebani. Padahal, pabrik semen berada di Aceh Besar. Itulah sebabnya, Saleh menegaskan pentingnya penyesuaian harga agar lebih terjangkau bagi masyarakat setempat.
“Kami meminta agar harga semen di Aceh justru bisa lebih murah dibandingkan di daerah lain. Karena di sinilah pabriknya berdiri, biaya transportasinya lebih rendah. Ini bentuk keadilan ekonomi agar masyarakat Aceh juga bisa merasakan langsung manfaat kehadiran industri besar di wilayahnya,” kata Saleh, dikutip dari laman DPR, Minggu, 26 Oktober 2025.
Saleh mengingatkan PT SBA bahwa tingginya harga jual semen berpotensi memengaruhi daya serap pasar dan menurunkan tingkat produksi. Pasalnya, dalam pertemuan itu terungkap realisasi produksi maksimal PT SBA sebesar 1,2 juta ton dari kapasitas 1,8 juta ton pertahun.
“Berarti kan ada 600 ribu lagi yang belum diproduksi secara maksimal. Kalau harganya terlalu tinggi, barang menjadi kurang laku. Padahal, semen memiliki batas waktu tertentu untuk digunakan, kalau tidak segera terjual, bisa rusak,” ungkapnya.
Komisi VII DPR mendorong seluruh pihak terkait segera menyesuaikan harga dan memperkuat efisiensi distribusi. Saleh berharap jika masalah ini terselesaikan, perusahaan dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas kegiatan tanggung jawab sosial (CSR), serta membuka peluang kerja dan investasi baru bagi masyarakat Aceh.
“Ini menjadi catatan penting bagi kami (Komisi VII). Kami telah memberikan pekerjaan rumah kepada semua pihak mulai dari manajemen PT SBA, pemerintah pusat, hingga pemerintah daerah, untuk duduk bersama mencari solusi terbaik,” ujar politisi PAN itu.
Evaluasi Menyeluruh
Direktur Operasi Semen Indonesia, Reni Wulandari berjanji akan mengevaluasi menyeluruh terhadap temuan dan masukan dari Komisi VII DPR RI.
Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Kementerian Perindustrian, Putu Nadi Astuti menyatakan persoalan harga semen ini akan dibahas dan dievaluasi di level Kemenperin.
“Selama ini memang kita melakukan rapat setiap bulan untuk membahas tentang produksi, ekspor dan impor. Tapi, kami tidak pernah membahas soal penetapan harga semen. Ini akan kita tampung masukannya dan akan kita evaluasi dan usulkan nanti kepada Menteri Perindustrian,” ujarnya.
Baca juga: Dinilai Sejahterakan Banyak Orang, IKM Capli Aceh Dapat Apresiasi DPR RI
CSR untuk Pengentasan Kemiskinan
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim mendorong PT SBA memperkuat kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Kontribusi tersebut, khususnya, dalam membantu pengentasan kemiskinan dan perbaikan kondisi permukiman di Aceh.
Sebab, melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat Aceh, khususnya di Aceh Besar saat ini masih menghadapi tantangan besar. Termasuk tingginya angka kemiskinan dan masih banyaknya warga yang tinggal di kawasan kumuh dan bantaran sungai dengan kondisi rumah tidak layak huni.
Oleh karena itu, kehadiran industri semen jangan hanya berfokus pada aspek produksi dan keuntungan. Akan tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan sosial masyarakat sekitar.
“Kami mendorong agar kehadiran PT SBA benar-benar memberikan solusi nyata bagi masyarakat Aceh, sebagaimana semangat namanya Solusi Bangun Indonesia. Kami ingin agar perusahaan ini turut berperan dalam membangun rumah-rumah layak bagi masyarakat miskin, terutama di kawasan yang masih terisolasi dan minim fasilitas dasar seperti air bersih,” ujar Chusnunia.
Dia mengakui kontribusi perusahaan selama ini telah membangun beberapa rumah layak huni melalui program CSR. Namun, melihat besarnya kebutuhan masyarakat, Chusnunia berharap kontribusi tersebut dapat ditingkatkan secara signifikan.
“Jika selama ini baru satu hingga enam rumah pertahun, ke depan harus lebih banyak lagi. Apalagi bahan baku dan sumber daya sudah tersedia di Aceh, tidak ada salahnya sebagian hasil produksi digunakan untuk kepentingan rakyat di daerah ini,” tutur politisi PKB itu.
Terukur dan Transparan
Ketua Komisi VII Saleh menekankan agar program CSR dilaksanakan secara terukur, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan-perundangan. Dia mengingatkan perusahaan yang mengelola sumber daya alam di daerah harus menunjukkan kepedulian nyata kepada masyarakat sekitar.
“Kami meminta pihak perusahaan dan pemerintah daerah duduk bersama memastikan bahwa program CSR benar-benar tepat sasaran, memiliki dampak sosial yang besar, dan mencerminkan rasa terima kasih perusahaan terhadap masyarakat yang telah memberikan ruang bagi keberlangsungan usahanya,” tegasnya.
Bupati Minta CSR Disalurkan ke Desa
Bupati Aceh Besar, Muharam Idris mengusulkan agar dana CSR PT SBA disalurkan ke desa, sehingga pemanfaatan dapat dinikmati masyarakat. Dia berharap penyaluran bantuan dan program pelaksanaanya sepenuhnya dilaksanakan oleh desa.
“Selama ini bantuan yang disalurkan sesuai proposal. Jika ada desa yang tidak membuat proposal maka tidak akan mendapatkan bantuan dari CSR,” ungkapnya.
PT SBA merupakan anak usaha PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, bagian dari SIG Group. Solusi Bangun Andalas memiliki fasilitas produksi di Lhoknga, Aceh Besar, dan lima terminal pengepakan di Lhoknga, Lhokseumawe, Belawan, Batam, dan Dumai.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy