DPRK Lhokseumawe Konsultasi ke KIP Aceh, Bahas Dapil dan Peluang Perubahan Alokasi Kursi Pemilu

DPRK Lhokseumawe dan KIP Aceh
Ketua DPRK Lhokseumawe Faisal Haji Isa dan sejumlah anggota dewan foto bersama Ketua KIP Aceh Agusni AH dan tim di Aula Kantor KIP Aceh, Banda Aceh, usai konsultasi. Foto: Istimewa

Lhokseumawe – Penataan daerah pemilihan (dapil) dan kemungkinan perubahan alokasi kursi anggota DPRK Lhokseumawe pada pemilu mendatang menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam kunjungan kerja konsultasi dan koordinasi DPRK Lhokseumawe ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.

Rombongan DPRK Lhokseumawe yang dipimpin Ketua DPRK, Faisal Haji Isa, diterima langsung oleh Ketua KIP Aceh, Agusni AH, di Aula Kantor KIP Aceh, Banda Aceh, beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Agusni AH didampingi Wakil Ketua KIP Aceh, Iskandar Agani, Ketua Divisi Data dan Informasi, Muhammad Sayuni, serta Sekretaris KIP Aceh, Teuku Joan Virgiansyah.

Sementara itu, rombongan DPRK Lhokseumawe turut dihadiri anggota dewan, yakni Fauzan, Farhan Zuhri, S.Hum., M.Pd., Sayed Fakhri, Hery Herman Saputra, Said Fachri, Yusuf A., Wardatul Jannah, A.Md., Nurbayan, M.Sos., Said Lutfiye Manfalutie, dan Zulkarnaini.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK, terutama dalam bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.

Sejumlah persoalan strategis menjadi materi konsultasi, di antaranya penataan daerah pemilihan, penentuan alokasi kursi anggota DPRK, serta penggunaan data kependudukan sebagai salah satu dasar dalam penetapan dapil dan alokasi kursi.

Selain itu, pembahasan turut menyoroti ketentuan peraturan perundang-undangan, mekanisme, tahapan, dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses penataan dapil. Termasuk kemungkinan perubahan jumlah alokasi kursi DPRK Lhokseumawe pada pemilu mendatang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Persoalan alokasi kursi dan penataan dapil menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan sistem keterwakilan masyarakat dalam lembaga legislatif. Penetapannya harus mengacu pada regulasi serta data kependudukan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konsultasi tersebut, KIP Aceh memberikan penjelasan dan informasi kepada rombongan DPRK Lhokseumawe mengenai berbagai ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pemilu, termasuk aspek teknis penataan dapil dan alokasi kursi.

Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman kelembagaan DPRK Lhokseumawe terhadap regulasi kepemiluan sekaligus membangun koordinasi yang lebih intensif dengan penyelenggara pemilu.

Melalui komunikasi dan konsultasi tersebut, penataan dapil serta alokasi kursi pada pemilu mendatang diharapkan dapat dipersiapkan secara cermat, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga prinsip keterwakilan masyarakat tetap terjaga.[](*)

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy