[FOTO] Melihat dari Dekat Proyek Rehabilitasi Irigasi Krueng Pase

Pembangunan irigasi Krueng Pase yang telah dimulai sejak empat tahun lalu hingga kini belum kunjung selesai. Proyek yang sangat vital bagi keberlangsungan pertanian di delapan kecamatan di Aceh Utara dan satu kecamatan di Lhokseumawe ini, kini menjadi sorotan utama. Ribuan petani yang menggantungkan hidupnya pada sistem irigasi tersebut semakin terpuruk akibat lambannya penyelesaian proyek ini. Foto-foto Istimewa.
Irigasi Krueng Pase berada di perbatasan Desa Leubok Tuwe Kecamatan Meurah Mulia dengan Desa Maddi Kecamatan Nibong, Aceh Utara.
Proyek rehabilitasi irigasi ini awalnya dimenangkan PT Rudi Jaya asal Sidoarjo, Jawa Timur, dengan nilai kontrak Rp44,8 miliar dari APBN. Namun, gagal dituntaskan dalam batas waktu kontrak mulai Oktober 2021 sampai 30 Desember 2022.
Hasil tender ulang rehab bendungan itu dimenangkan PT Casanova Makmur Perkasa, yang beralamat di Banda Aceh, dengan nilai penawaran Rp22,8 miliar pada Maret 2024.
Kini proyek itu masih dalam masa pengerjaan dan ditargetkan pada akhir tahun baru selesai.
Irigasi Krueng Pase dirancang untuk mengairi lahan sawah ribuan hektare di Kecamatan Meurah Mulia, Nibong, Matangkuli, Tanah Luas, Syamtalira Aron, Tanah Pasir, Samudera, dan Syamtalira Bayu di Aceh Utara, serta Kecamatan Blang Mangat di Lhokseumawe.
Keterlambatan penyelesaian proyek ini telah menyebabkan penurunan produktivitas yang signifikan, dengan banyak petani yang gagal panen akibat pasokan air yang tidak memadai.
Dampak dari itu 8.922 hektare areal sawah tidak bisa digarap selama empat tahun terakhir, sehingga petani kehilangan pendapatan mencapai triliunan rupiah.
“Kami telah menunggu terlalu lama. Kami memohon kepada pihak terkait untuk segera menyelesaikan pembangunan irigasi ini. Jika terus dibiarkan, kita tidak tahu bagaimana petani bisa bertahan,” ungkap Zulfikar Mulieng, Ketua Gerakan Pemuda Berusahatani (Gepeubut) Aceh.
Keterlambatan proyek ini tidak hanya berdampak pada produksi pangan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi masyarakat setempat yang bergantung pada hasil pertanian.
Dampak lanjutan dari keterlambatan ini juga dapat mempengaruhi stabilitas harga pangan dan ketersediaan pangan di daerah tersebut dan hal ini sudah sangat terasa sekarang bagi petani dan masyarakat di 9 Kecamatan tersebut.