Lhoksukon – Inisiator Gerakan Pemuda Berusahatani (Gepeubut) Aceh Zulfikar Mulieng memberikan catatan tentang kinerja Pemkab Aceh Utara selama 100 hari di bawah kepemimpinan Bupati Ismail A Jalil atau Ayahwa dan Wakilnya Tarmizi alias Panyang.
Seperti diketahui, Pemerintahan Ayahwa-Panyang genap 100 hari pada Selasa, 27 Mei 2025. Keduanya dilantik pada Senin, 17 Februari 2025, oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Zulfikar mengapresiasi beberapa langkah strategis Ayahwa-Panyang selama 100 hari pertama dalam mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian di Aceh Utara.
Percepatan Irigasi Krueng Pase
Menurut Zulfikar, komitmen terhadap infrastruktur pertanian ditunjukkan Ayahwa-Panyang lewat kelanjutan pembangunan dan pemanfaatan Irigasi Krueng Pase. Irigasi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya di wilayah tengah Aceh Utara.
Ayahwa, kata dia, meninjau langsung proyek rehabilitasi bendung irigasi itu di Desa Leubok Tuwe, Kecamatan Meurah Mulia, pada 23 April 2025 lalu. Ayahwa bahkan mendesak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I dan kontraktor pelaksana mempercepat penyelesaian proyek yang telah lama tertunda itu.
Ayahwa menekankan bahwa sekitar 8.922 hektare sawah di delapan kecamatan di Aceh Utara dan satu kecamatan di Lhokseumawe tidak dapat digarap selama hampir empat tahun terakhir akibat kerusakan Bendung Daerah Irigasi Krueng Pase.
“Beliau juga menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian terkait untuk memberikan perhatian khusus guna mendukung program ketahanan pangan nasional,” ujar Zulfikar kepada Line1.News, Minggu, 25 Mei 2025.
Saat ini, kata Zulfikar, secara fisik bendung telah selesai untuk sisi kanan yang meliputi Kecamatan Matang Kuli, Tanah Luas, Syamtalira Aron, Nibong, Samudera dan Tanah Pasir. Namun, air belum dapat digunakan secara fungsional untuk mengairi sawah petani.
“Bupati Ayahwa berharap irigasi tersebut dapat segera difungsikan dan berencana untuk duduk bersama pihak BWS guna mencari solusi percepatan,” ujarnya.
Langkah itu dinilai Gepeubut menunjukkan keseriusan Ayahwa dalam membangun kembali sektor pertanian Aceh Utara. “Namun, percepatan penyelesaian proyek ini sangat penting untuk mengembalikan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di wilayah terdampak,” ujar Zulfikar.
Pembangunan Pabrik CPO
Komitmen lain yang terlihat, kata Zulfikar, pembangunan pabrik Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah. Menurut dia, ini bentuk komitmen Pemkab Aceh Utara mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian, yang akan memberikan nilai tambah bagi produk lokal dan membuka lapangan kerja baru.
Ayahwa telah meninjau progres pembangunan pabrik CPO tersebut pada Sabtu, 3 Mei 2025. Pabrik CPO ini berlokasi di Gampong Buket Dara Baro, Kecamatan Baktiya. Investornya PT Palm Baru Jaya, sebuah perusahaan yang berinvestasi dalam industri pengolahan kelapa sawit di Aceh Utara.
Selaras dengan pabrik CPO, di Aceh Utara juga bakal dibangun pabrik minyak goreng oleh PT Flora Agung. Lokasinya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe. Pabrik ini, kata Zulfikar, diharapkan dapat mengolah CPO lokal menjadi minyak goreng, meningkatkan nilai tambah produk, dan membuka lapangan kerja baru.
Pembangunan Pabrik Rokok
Sinergi antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Pemkab Aceh Utara menginisiasi pembangunan pabrik rokok di Desa Paya Gaboh, Kecamatan Sawang. Menurut amatan Gepeubut, pembangunan pabrik rokok itu sudah mulai berjalan.
“Pembangunan pabrik rokok itu diinisiasi oleh pengusaha asal Jakarta bernama Iendi. Ia tertarik berinvestasi di Aceh karena melihat potensi pasar yang besar serta kondisi keamanan dan kenyamanan yang mendukung,” ujar Zulfikar.
Iendi, dikutip Zulfikar, menyatakan pembangunan pabrik akan dimulai dengan perataan lahan dan pembuatan pagar, dilanjutkan dengan mobilisasi alat berat setelah Lebaran Iduladha. Pabrik tersebut ditarget rampung dalam waktu enam bulan sejak dimulainya konstruksi.
Beberapa hari lalu, Zulfikar melihat sendiri besi-besi untuk pembangunan pabrik mulai diturunkan.
“Mualem mendukung penuh investasi ini dan mendorong percepatan pembangunan pabrik rokok tersebut. Mualem berharap kehadiran pabrik ini dapat menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan perekonomian daerah,” ujarnya.
Selain itu, menurut dia, petani tembakau di Aceh juga menyambut baik rencana pembangunan pabrik rokok tersebut. “Karena dapat menampung hasil panen tembakau mereka yang selama ini tidak terserap seluruhnya di pasaran.”
Garap Sawah Gratis
Sebagai bagian dari upaya mendukung petani, kata Zulfikar, Pemkab Aceh Utara telah menginisiasi program garap sawah gratis. Program ini bertujuan membantu petani mengolah sawah tanpa biaya tambahan, terutama bagi mereka yang terdampak kerusakan irigasi dan gagal panen.
Meskipun detail pelaksanaan program ini belum sepenuhnya dipublikasikan, kata Zulfikar, langkah itu disebutnya menunjukkan komitmen Pemkab Aceh Utara dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung ketahanan pangan di kabupaten itu.
Rekomendasi Gepeubut
Walaupun memberikan apresiasi langkah-langkah Pemkab Aceh Utara di 100 hari pertama, Gepeubut memberikan tiga rekomendasi untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan program-program tersebut.
Pertama, penguatan kelembagaan petani. Zulfikar meminta Pemkab Aceh Utara mendorong pembentukan dan penguatan koperasi petani serta kelompok tani untuk meningkatkan kapasitas produksi dan akses pasar.
“Petani harus mengambil peran dan bersinergi dalam Koperasi Desa Merah Putih yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo,” ujarnya.
Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan bagi petani serta pelaku usaha pertanian untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka.
Ketiga, sinergi antarlembaga yakni meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan sektor swasta untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian.
“Gepeubut siap menjadi mitra strategis Pemkab Aceh Utara dalam mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan dan inklusif. Kami percaya, dengan kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Aceh Utara dapat mencapai kemandirian pangan dan kesejahteraan bagi seluruh warganya.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy