Lhokseumawe, Line1News – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Lhokseumawe sekaligus Anggota DPRK Lhokseumawe, Hery Herman Saputra, mengecam keras penyebaran informasi palsu atau hoaks yang menarasikan seolah-olah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut rakyat “omong kosong”.
Hery menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi tidak boleh dijadikan tameng untuk menyebarluaskan konten manipulatif yang menyesatkan opini publik dan mencemarkan nama baik seseorang.
Menurutnya, kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian vital dari mekanisme kontrol dalam sistem demokrasi. Namun, kritik yang sehat harus berdiri di atas landasan fakta yang jelas, bukan dibangun dari asumsi, potongan informasi yang tidak utuh, maupun tudingan tanpa dasar pembuktian.
“Kami menghormati kebebasan berpendapat. Kritik terhadap pejabat publik merupakan hal yang wajar dan bahkan diperlukan dalam demokrasi. Tetapi, jangan sampai kritik berubah menjadi penghakiman melalui penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya,” tegas Hery kepada Line1News, Jumat, 20 November 2026.
‘Ramai di Media Sosial Bukan Berarti Benar’
Hery mencermati pesatnya arus informasi di media sosial kerap membuat publik langsung memercayai dan membagikan ulang sebuah kabar tanpa memeriksa sumber, konteks, maupun validitas datanya. Kebiasaan tersebut dinilai dapat memicu kegaduhan di ruang publik, melahirkan prasangka negatif, hingga merugikan pihak yang menjadi sasaran tudingan.
“Jangan sampai masyarakat digiring untuk mempercayai sebuah narasi hanya karena informasi tersebut ramai dibicarakan. Ramai di media sosial bukan berarti benar. Setiap informasi harus diuji berdasarkan fakta dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Hery mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak penuh untuk mempertanyakan kebijakan, tindakan, maupun pernyataan pejabat publik secara terbuka apabila dinilai keliru. Meski demikian, ia menekankan agar ruang kritik disampaikan secara objektif dengan menyertakan data dan bukti yang relevan.
“Kalau ada yang ingin dikritisi, silakan. Sampaikan secara terbuka, tunjukkan datanya, jelaskan faktanya. Jangan membangun opini dengan informasi yang belum teruji. Kita harus membedakan mana kritik yang konstruktif dan mana narasi yang berpotensi menyesatkan,” tegasnya.
Menutup keterangannya, Hery mengajak masyarakat—khususnya para pengguna media sosial—untuk tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang belum terkonfirmasi dan mengedepankan tanggung jawab moral sebelum menyebarkan informasi.
“Jangan jadikan kebebasan berpendapat sebagai alasan untuk mengabaikan kebenaran. Kritik boleh keras, tetapi harus berbasis fakta. Perbedaan pandangan jangan sampai menjadi alasan untuk menyebarkan informasi yang belum terbukti,” pungkas Hery Herman Saputra.
Klarifikasi DPP BM PAN: Konten Grafis Manipulatif dan Hoaks
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Barisan Muda Partai Amanat Nasional (DPP BM PAN) menyatakan bahwa informasi yang menarasikan seolah-olah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut rakyat “omong kosong” adalah informasi palsu atau hoaks.
Klarifikasi itu sekaligus menegaskan konten grafis dan narasi bernuansa breaking news yang mengaitkan pernyataan tersebut dengan Zulhas merupakan bentuk manipulasi informasi.
Ketua DPP BM PAN Bidang Kajian Hukum dan HAM, Afriendi Sikumbang, dalam keterangan di Jakarta, Kamis (19/11/2026), mengatakan tidak pernah ada pernyataan resmi dari Zulhas yang melontarkan kata-kata merendahkan atau menyebut rakyat “omong kosong” sebagaimana yang diviralkan dalam narasi hoaks tersebut.
“Kami menegaskan bahwa kabar yang menyebut Zulkifli Hasan mengatakan rakyat ‘omong kosong’ adalah hoaks. Foto dan narasi yang beredar luas tersebut merupakan hasil manipulasi serta penyebaran berita palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan publik dan memecah belah kepercayaan masyarakat,” ujarnya, dilansir Antara.
Menurut Afriendi, substansi bantahan yang juga disuarakan melalui materi kampanye antihoaks BM PAN dan LBH BM PAN itu bertujuan meluruskan fakta sekaligus mengedukasi masyarakat agar lebih kritis dalam menerima informasi di ruang digital. Ia menekankan narasi yang menyebut rakyat terlalu banyak mengkritik dengan isi kosong sama sekali bukan datang dari Zulhas.
Afriendi menyampaikan bahwa Zulhas senantiasa menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
“Zulkifli Hasan selalu berpihak kepada rakyat, hadir untuk mendengar aspirasi, dan bekerja demi kesejahteraan masyarakat. Jadi, narasi yang bertentangan dengan sikap tersebut jelas tidak berdasar dan merupakan kebohongan publik,” ujarnya.
Sebagai bagian dari komitmen penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara atas informasi yang benar, DPP BM PAN Bidang Kajian Hukum dan HAM mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi maupun mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya.
“Mari kita bersama-sama melawan penyebaran berita bohong dan menjaga persatuan bangsa. Pastikan setiap informasi yang diterima diverifikasi terlebih dahulu agar ruang publik kita tetap sehat, objektif, dan berkeadilan,” tutur Afriendi.[]


Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy