Lhokseumawe – Kepala Kepolisian Sektor Banda Sakti Inspektur Satu Zul Akbar menerima dua penghargaan dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA). Kedua piagam penghargaan itu diserahkan langsung Ketua YARA Safaruddin, S.H., kepada Iptu Zul Akbar di Polsek Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Senin, 16 September 2024.
YARA memberikan penghargaan tersebut karena Kapolsek Banda Sakti dinilai berpartisipasi aktif dalam implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Selain itu, Kapolsek Banda Sakti dan jajarannya dinilai bekerja maksimal dalam pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah hukum Polsek Banda Sakti, yang merupakan kawasan pusat kota Lhokseumawe.
Kapolsek Banda Sakti Iptu Zul Akbar mengucapkan terima kasih atas penghargaan sebagai bentuk apresiasi dari YARA yang merupakan elemen masyarakat. Menurut Zul Akbar, pihaknya akan terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di wilayah hukum Polsek Banda Sakti.
“Pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat selalu atas arahan dari Bapak Kapolres Lhokseumawe AKBP Henki Ismanto dengan dukungan masyarakat,” ujar Zul Akbar kepada Line.News, Senin.
Ketua YARA Safaruddin mengatakan Perwakilan YARA Kota Lhokseumawe selama ini melakukan monitoring terhadap implementasi Qanun Aceh Nomor Tahun 2008, yang mengatur penyelesaian perkara pidana ringan melalui adat istiadat Aceh.
Pasal 13 ayat (2) dan (3) Qanun No. 9/2008 menyatakan penyelesaian terhadap 18 jenis kasus sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat diselesaikan secara bertahap dan aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat.

“Kapolsek Banda Sakti ternyata berperan aktif dalam implementasi Qanun Nomor 9/2008 itu, sehingga kami beri apresiasi,” ujar Safaruddin didampingi Kepala Perwakilan YARA Lhokseumawe Ibnu Sina.
Begitu juga dalam hal pemberantasan narkoba, kata Safaruddin, Polsek Banda Sakti selama ini telah bekerja maksimal.
Bahkan, kata Safaruddin, Polsek Banda Sakti hanya memiliki 18 personel untuk melayani sekitar 80 ribu warga di kecamatan tersebut. Menurutnya, jika merujuk pada rasio ideal jumlah polisi dan masyarakat adalah 1:300.
“Jika 80 ribu dibagi 18 maka rasionya mencapai 1:4.400. Ini menjadi sangat rentan dalam mengendalikan keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas,” ujarnya.
Oleh karena itu, Safaruddin berharap Anggota Komisi III DPR RI menyampaikan kepada Pimpinan Polri untuk menempatkan jumlah personel yang ideal pada setiap polsek agar pelayanan kamtibmas bisa ideal sesuai dengan rasio.[]


Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy