Malaysia Keluarkan Aturan Baru Terkait Partisipasi Umat Islam di Upacara Keagamaan Nonmuslim

Muslim Malaysia
Jemaah melaksanakan salat tarawih di Masjid Wilayah Federal, Malaysia. Foto: malaymail.com

Kuala Lumpur – Pemerintah Malaysia akan menerbitkan pedoman baru terkait partisipasi umat Islam dalam perayaan dan upacara nonmuslim di negara tersebut.

Datuk Mohd Na’im Mokhtar, menteri urusan agama di kantor Perdana Menteri Malaysia menyatakan, pedoman tersebut akan dirampungkan selama pertemuan ke-126 Komite Muzakarah Dewan Nasional Urusan Agama Islam Malaysia (MKI), yang dijadwalkan berlangsung dari 25 hingga 27 Februari 2025.

“Aturan lain yang akan dikeluarkan, yaitu ‘Pedoman tentang keikutsertaan umat Islam dalam perayaan dan upacara pemakaman nonmuslim, serta kunjungan dan penyelenggaraan acara di rumah ibadah nonmuslim’,” ujar Na’im dilansir Malay Mail, Kamis, 6 Februari 2025.

Disebutkan Na’im, aturan itu menyebutkan antara lain, partisipasi muslim dalam perayaan dimaksud tidak boleh melibatkan tindakan yang dapat menyinggung perasaan umat Islam.

Na’im sebelumnya menanggapi dua anggota parlemen oposisi yang meminta pemerintah menyatakan pedoman terperinci mengenai perayaan hari raya keagamaan lainnya oleh umat Islam untuk menghindari kebingungan di masyarakat.

Beberapa poin dalam pedoman itu melarang penyampaian pidato atau lagu yang berisi propaganda agama lain, pertunjukan atau pidato yang menghina atau mengolok-olok keyakinan Muslim, dan larangan menyelenggarakan kegiatan ketika umat Islam sedang beribadah, seperti saat azan, salat berjamaah, khutbah atau salat Jumat.

Selain itu, lokasi penyelenggaran kegiatan keagamaan nonmuslim tidak boleh berada di dekat masjid, musala, pemakaman umat Islam, atau tanah wakaf. Tempat yang digunakan juga tidak boleh menampilkan simbol atau atribut agama selain Islam.

“Selain itu, penyelenggara harus memperoleh izin dari otoritas terkait dan meminta saran dari otoritas agama Islam jika undangan tersebut melibatkan pemimpin atau individu Muslim sebelum menyelenggarakan acara perayaan apa pun,” imbuhnya.

Na’im menambahkan, aturan itu juga melengkapi pedoman tahun 2005 dan masih dapat digunakan sebagai referensi. Pedoman ini akan melengkapi aturan serupa yang telah ada sejak 2005 dengan ketentuan, apa pun dalam pedoman lama yang bertentangan dengan pedoman baru tidak akan berlaku lagi.[]

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy