Lhokseumawe – Sejumlah rumah sakit (RS) swasta di Kota Lhokseumawe dilaporkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mengurangi karyawan total 185 orang perhari ini, Senin, 2 Februari 2026. Keputusan tersebut diambil lantaran manajemen RS swasta diminta membayar gaji karyawan sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh tahun 2026.
Baca juga: Wali Kota Sayuti Minta Rumah Sakit dan Klinik Bayar Gaji Pekerja Sesuai UMP Aceh
Sebelumnya, Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar, meminta seluruh rumah sakit dan klinik membayar gaji pekerja sesuai UMP Aceh Rp3.923.899.
“Saya berkewajiban memastikan seluruh peraturan perundang-undangan dijalankan. UMP itu wajib, tidak bisa ditawar. Tidak ada alasan kesepakatan internal untuk membenarkan pelanggaran aturan, karena ini jelas diatur dalam undang-undang, termasuk UU Cipta Kerja,” ujar Sayuti kepada para pimpinan rumah sakit dan klinik, perwakilan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta perwakilan perawat dan bidan dalam pertemuan tertutup, Kamis, 8 Januari 2026.
Melansir Laman Pemko Lhokseumawe, dalam pertemuan tersebut, Sayuti memberikan waktu satu bulan kepada seluruh manajemen RS dan klinik untuk menyesuaikan sistem pengupahan sesuai ketentuan berlaku.
Apabila masih ditemukan pelanggaran, kata Sayuti, Pemko Lhokseumawe akan mengambil langkah tegas, mulai dari tidak memperpanjang izin operasional hingga meminta BPJS Kesehatan menghentikan kerja sama dengan fasilitas kesehatan (faskes) yang bersangkutan.
Sayuti juga menekankan pentingnya keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal. Dia meminta RS dan klinik di Lhokseumawe memprioritaskan minimal 80 persen tenaga kerja berasal dari warga setempat, agar keberadaan faskes memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Pengurangan Karyawan di 5 RS Swasta
Sekretaris Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Cabang Aceh, Teuku Munawar Khalil, dikonfirmasi Line1.News, Senin sore, 2 Januari 2026, membenarkan 5 dari 9 RS swasta di Kota Lhokseumawe mengurangi karyawan total 185 orang.
Berikut lis pengurangan karyawan RS swasta di Kota Lhokseumawe per 1 Februari 2026, sesuai informasi diterima ARSSI Aceh:
RSIA Abby: 46 karyawan (yang dikurangi);
RSU Sakinah: 39 karyawan;
RSU Metro Medical Center: 43 karyawan;
RSU Bunda: 32 karyawan;
RSU PMI: 25 karyawan;
RSU Bunga Melati: 0 karyawan;
RSU Az-Zuhra: 0 karyawan;
RSU Kasih Ibu: 0 karyawan (sedang tidak kerja sama dengan BPJS Kesehatan);
RSU Arun: tidak ada info.
“Itu berdasarkan informasi yang kita [ARSSI Aceh] terima,” kata Teuku Munawar Khalil via telepon.
Ditanya apakah keputusan sejumlah RS swasta itu mengurangi jumlah karyawan akan berdampak terganggu pelayanan kesehatan, Munawar Khalil mengatakan, “Tidak mengganggu pelayanan kesehatan, karena kecukupan tenaga kerja. Sebelumnya dibagi-bagi, sekarang [jumlahnya] pas. Karena sesuai ketentuan, ada rasio antara tenaga medis dan jumlah bed”.
Karena itu, lanjut Munawar Khalil, dari 9 rumah sakit swasta, tidak semua RS mengurangi karyawan. “Sebelumnya semua [RS swasta] berlebih [tenaga kerja], karena ada yang baru tamat [lulus Akademi Kesehatan], belum punya pengalaman, tapi kita kasih kesempatan [bekerja di RS swasta]. Jadi, yang di luar 5 RS swasta itu, jumlah tenaga kerjanya pas, maka tidak dikurangi,” ujarnya.
Permohonan Tunda Implementasi UMP 2026
Sementara itu, ARSSI Cabang Aceh telah menyampaikan surat kepada Gubernur Aceh pada 13 Januari 2026, perihal: Permohonan penundaan implementasi UMP 2026.
Dalam surat tersebut, ARSSI Cabang Aceh menjelaskan bahwa saat pihaknya [para pimpinan RS swasta, red] menghadiri undangan Wali Kota Lhokseumawe yang mengadakan pertemuan di Kantor Wali Kota pada 8 Januari 2026, “Kami mendapat penegasan dari Wali Kota Lhokseumawe agar melaksanakan kewajiban pemenuhan UMP Tahun 2026 efektif 1 Februari 2026 pada setiap RS swasta untuk semua tenaga kerja baik medis maupun nonmedis”.
“Juga penegasan pemenuhan kuota tenaga kerja yang memiliki KTP Kota Lhokseumawe minimal 80 persen”.
Atas kedua hal tersebut, pihak RS swasta mencoba untuk membuka komunikasi dan berdiskusi dalam mencari kesepakan dengan mengedepankan tanpa ada yang dirugikan. “Dan menimbang iklim usaha yang tidak baik-baik saja pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh,” tulis ARSSI Cabang Aceh dalam surat itu.
ARSSI juga menjelaskan bahwa RS swasta beroperasional secara mandiri, tanpa swadaya/bantuan modal, obat– BMHP (bahan medis habis pakai), dan alat kesehatan dari pemerintah. “Sehingga dasar pendapatan dari pembayaran klaim JKN BPJS Kesehatan menjadi sumber pengeluaran/operasional RS”.
ARSSI turut memaparkan 15 item besar pengeluaran RS swasta, yakni:
Pajak badan usaha sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk pajak daerah untuk penggunaan air tanah dan lahan parkir;
Gaji tenaga kerja;
Premi tunjangan kesehatan melalui BPJS Kesehatan dan premi tunjangan lainnya melalui BPJS Ketenagakerjaan;
Hak-hak normatif lainnya bagi naker;
Jasa medis bagi tenaga medis seperti dokter spesialis dan tenaga medis lainnya;
Penghancuran limbah medis oleh pihak ketiga dan limbah rumah tangga;
Penyediaan makan bagi pasien RS;
Biaya perawatan bangunan/gedung dan alat kesehatan (kalibrasi);
Pembelian obat dan bahan medis habis pakai (BMHP);
Pembelian reagen laboratorium dan pengganti biaya pengolahan darah pada UDD PMI;
Biaya pemeriksaan sampel air bersih, air kotor, instalasi limbah, dan pemenuhan standar fasilitas kesehatan lainnya;
Biaya listrik melalui PLN, pembelian BBM untuk genset dan kendaraan operasional termasuk ambulans;
Pembelian air minum dan air bersih;
Pembelian oksigen medis;
Kepedulian lingkungan melalui program CSR.
“Bila dengan kondisi tenaga kerka yang tersedia saat ini, dengan memerhatikan rasio penempatan tenaga medis, maka sejumlah RS swasta dapat melakukan pembayaran upah sesuai UMP tahun 2026, tetapi dengan melakukan sejumlah pemutusan hubungan kerja guna kelangsungan operasional RS,” tulis ARSSI.
Menurut informasi, lanjut ARSSI, beberapa RS swasta akan sangat kesulitan beroperasional dengan penyesuaian UMP disebabkan pendapatan masih minim.
Adapun untuk rasio pemenuhan kuota tenaga kerja yang memiliki KTP Kota Lhokseumawe minimal 80 persen, “Ini juga kami rasakan sangat memberatkan, mengingat operasional RS membutuhkan kompetensi yang berbeda dengan ketersediaan SDM yang terbatas dengan jarak tempuh domisili tenaga kerja dari Kabupaten Aceh Utara dan Bireuen masih memungkinkan untuk bekerja di Lhokseumawe”.
“Seluruh pelaku usaha dapat kami pastikan adalah insan-insan yang jauh dari dhalim, insya Allah, mengingat keseriusan mereka dalam membuka lapangan pekerjaan guna mengurangi angka pengangguran seperti keinginan dan janji politik Gubernur Aceh dan kepala daerah lainnya”.
“Untuk itu kami mohon kebijakan akan hal ini sehingga dalam menyambut Ramadan dan Idulfitri sebentar lagi sejumlah tenaga kerja dapat tetap bekerja untuk menafkahi keluarga. Semoga Allah SWT meridai. Aamiin,” pungkas ARSSI Cabang Aceh dalam surat tersebut, diperoleh Line1.News, Senin (2/2).
Munawar Khalil mengatakan pihaknya telah menyerahkan langsung surat tersebut kepada Gubernur Aceh. “Belum,” kata Munawar Khalil menjawab Line1.News, apakah sudah ada respons dari Gubernur Aceh.
Menurut Munawar Khalil, ARSSI Aceh menyampaikan surat tersebut kepada Gubernur, menindaklanjuti aspirasi para karyawan RS swasta di Kota Lhokseumawe.
“Intinya, mereka tetap ingin bekerja tapi terjadi peningkatan gaji dari sebelumnya, meskipun tidak sesuai UMP 2026. Mengingat kondisi saat ini pascabencana, apalagi tidak lama lagi masuk Ramadan dan akan menyambut Hari Raya Idulfitri,” ujar Munawar Khalil.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy