Medan – Pemerintah Sumut menyiapkan anggaran sebesar Rp430 miliar untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor. Dari jumlah tersebut, Rp275 miliar digunakan untuk perbaikan jalan, jembatan, tanggul, normalisasi sungai, sumber daya air dan rehabilitasi rumah.
Sementara Rp1,68 miliar untuk komunikasi dan informatika, Rp36,8 miliar pendidikan, Rp6,9 miliar pendidikan, dan Rp110 miliar untuk bantuan keuangan kepada pemerintah daerah.
“Kami akan lakukan pergeseran anggaran untuk pemulihan pascabencana, bidang pendidikan dibagi dua untuk infrastruktur dan SPP gratis di daerah bencana,” ujar Gubernur Sumut Bobby Nasution saat rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, Senin, 12 Januari 2026, dilansir Tempo.co.
Bobby juga menyampaikan rencana pembangunan 200 unit hunian tetap dengan total anggaran Rp12 miliar. Nilai tersebut setara dengan hunian tetap yang dibangun pemerintah pusat yakni Rp60 juta per unit. Saat ini, Pemerintah Sumut menunggu data dari kabupaten dan kota untuk disinkronkan dengan data BNPB.
“Kalau huntap sudah ter-cover semua sama BNPB, kami tambahkan anggaran ini untuk BNPB, jadi rumah yang dibangun nilainya lebih dari Rp60 juta,” ujarnya.
Melalui BNPB, pemerintah pusat menyiapkan 5.951 unit hunian tetap untuk Sumut, perbaikan jalan dan jembatan, pengiriman bantuan logistik, serta kebutuhan lainnya.
Awalnya ada 13 jalan nasional yang terputus. Sekarang tinggal satu koridor di Simpang Rampa dan Sibolga. Jalan tidak dapat lagi dibangun di badan jalan lama.
Skema bantuan untuk warga yang rumahnya rusak berat akan mendapat bantuan hunian sementara atau dana tunggu hunian Rp600 ribu per bulan yang diberi selama tiga bulan. Warga juga bisa langsung mendapat hunian tetap yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
Untuk pemilihan lokasi hunian tetap mandiri, masyarakat dapat menentukan titik pembangunannya seperti relokasi, in-situ atau eks-situ. Hal ini mengantisipasi warga yang ingin memilih lokasi, hunian sementara sendiri atau kopel.
“Walau status bencana sudah dicabut, kami tetap bantu pemulihan. Tidak ada lagi masyarakat di pengungsian saat puasa, semua di huntara, menyewa rumah atau di rumah kerabat yang biayanya kami tanggung. Kami menyiapkan Rp600 ribu per jiwa per bulan untuk pengungsi, Rp3 juta untuk pengganti isi rumah dan R 5 juta untuk modal usaha bagi pengusaha yang terdampak,” kata Kepala BNPB Suharyanto yang hadir dalam rapat.
Sementara Mendagri Tito Karnavian mengatakan, sejumlah indikator menunjukkan daerah bencana sudah normal yaitu berjalannya pemerintahan dari tingkat provinsi sampai desa, layanan publik baik, akses darat lancar, aktivitas ekonomi berjalan, tersedia SPBU, gas, elpiji, listrik, internet dan air minum dalam kondisi baik.
“Kalau dilihat dari pemetaan kami, Sumut sudah membaik secara umum, tinggal beberapa daerah yang masih perlu dipercepat seperti Tapsel, Tapteng, Taput, Sibolga, yang beberapa indikatornya masih belum baik.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy