Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saaduddin Djamal melantik dan mengambil sumpah jabatan 17 pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemko Banda Aceh, Senin, 6 Oktober 2025.
Para pejabat eselon dua tersebut, yakni Faisal, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Banda Aceh; M. Nurdin, Asisten Administrasi Umum; Ridwan, Staf Ahli Bidang Keistimewaan, Kemasyarakatan, dan SDM; Samsul Bahri, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik; dan Said Fauzan, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan, dan Pembangunan.
Selanjutnya, Heru Triwijinarko, Kadisdukcapil; Bukhari Sufi, Kadiskopukmdag; Fadhil, Inspektur/Kepala Inspektorat; Wahyudi, Kadinkes; M. Syaifuddin Ambia, Kadishub; Alimsyah, Kepala DSI; Rizal Abdillah, Kepala Badan Kesbangpol; Ritasari Pujiastuti, Kepala DPMG; Emila Sovayana, Kepala BKPSDM; Cut Azharida, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan; Iskandar, Kepala DP2KP; serta Hamdani Basyah yang dikukuhkan kembali sebagai Kepala DLHK3 Banda Aceh.
Illiza mengatakan pelantikan ini bukan sekadar prosesi seremonial melainkan momen penting yang menandai amanah baru, tanggung jawab, dan tantangan baru yang harus dijalankan bersama.
“Jabatan yang diemban bukan hadiah, bukan pula penghargaan, melainkan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di hadapan publik, tapi juga di hadapan Allah SWT,” ujar Illiza, dikutip dari keterangan tertulis.
Menurutnya, pelantikan ini bagian dari ikhtiar membangun pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, inovatif, dan berintegritas.
“Banda Aceh hari ini terus bergerak menuju visi Kota Kolaborasi, kota yang tumbuh karena kekuatan bersama, bukan karena kerja satu dua orang saja,” ucapnya.
Illiza meminta semua pejabat harus bisa dan mampu menjadi motor penggerak kolaborasi dan inovasi di instansi masing-masing.
“Bangun koordinasi yang kuat antar-OPD, libatkan masyarakat, dan jadikan setiap kebijakan berorientasi pada kemaslahatan publik. Jangan bekerja sendiri-sendiri, mari bekerja bersama dengan hati yang ikhlas dan semangat melayani,” ucapnya.
Illiza pun mengingatkan di tengah tantangan global yang semakin kompleks, pemerintah daerah dituntut untuk bergerak lebih adaptif dan tangguh.
“Pemerintah kota harus mampu hadir dengan solusi yang cerdas, cepat, dan berpihak pada rakyat,” katanya.
“Oleh karena itu, saya menegaskan bahwa setiap OPD harus memiliki minimal satu inovasi nyata setiap tahunnya, inovasi yang memberi dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam percepatan pelayanan publik,” tambahnya.
Dia ingin semangat berinovasi ini tumbuh kembali di setiap unit kerja. Para pejabat diminta menjadikan inovasi sebagai budaya bukan sekadar proyek sesat.
“Saya tegaskan, kinerja dan inovasi akan menjadi salah satu tolok ukur utama penilaian saya terhadap setiap OPD ke depan,” ujarnya.
Illiza menambahkan Banda Aceh hari ini butuh pemimpin yang transformatif dan kolaboratif, yang hadir dengan keteladanan, ketegasan, dan kasih sayang.
“Karena dari kepemimpinan yang baik, akan lahir ASN yang bersemangat, masyarakat yang percaya, dan kota yang terus berkemajuan,” kata Illiza.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy