Tuntaskan Target Operasi Mafia Tanah 2026, Kejati Aceh Raih Penghargaan Menteri ATR/BPN

Grafis kolase yang menampilkan potret Kajati Aceh Teuku Rahmatsyah berseragam dinas kejaksaan memegang tongkat komando, piagam penghargaan dari Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, serta foto bersama jajaran kejaksaan, kepolisian, dan BPN dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh meraih penghargaan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas keberhasilan menuntaskan Target Operasi Utama dan Tambahan Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta. Foto: Dok/Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Banda Aceh, Line1News – Kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh dalam penanganan tindak pidana pertanahan mendapat pengakuan di tingkat nasional. Kejati Aceh menerima penghargaan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, atas keberhasilan menuntaskan Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026.

Penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi seremonial. Capaian itu menjadi pengakuan atas kontribusi Kejati Aceh dalam mendukung upaya pemberantasan mafia tanah melalui Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah Provinsi Aceh, bersama jajaran kepolisian dan instansi pertanahan.

Piagam penghargaan bernomor 753/Pgm-SK.05/XI/2026 tersebut diserahkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Ballroom Hotel Grand Platinum, Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026.

Dalam kegiatan itu, Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Aceh hadir mewakili Kepala Kejati Aceh, Teuku Rahmatsyah, S.H, MKn. Ia menerima piagam penghargaan sekaligus penyematan pin yang dilakukan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.

Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi dan sinergi Kejati Aceh bersama Polda Aceh serta Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Aceh dalam menjalankan tugas Satgas Mafia Tanah, terutama dalam penyelesaian Target Operasi Tindak Pidana Pertanahan sepanjang 2026.

Dalam sambutannya, Nusron Wahid menegaskan bahwa pemberantasan mafia tanah tidak dapat dibebankan kepada satu institusi saja. Diperlukan kolaborasi lintas lembaga, terutama antara kepolisian, kejaksaan dan BPN, mulai dari pencegahan hingga penindakan.

“Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ujar Nusron.

Pada 2026, penghargaan tersebut diberikan kepada 75 penerima yang terdiri atas Kapolda, Kajati dan Kakanwil BPN dari 25 provinsi di Indonesia.

Kajati Aceh: Penghargaan Jadi Motivasi Perkuat Penegakan Hukum dan Lindungi Hak Masyarakat

Kepala Kejati Aceh, Teuku Rahmatsyah, S.H., MKn., kepada Line1News, Jumat (13/11/2026), menyampaikan bahwa penghargaan dari Menteri ATR/Kepala BPN tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran Kejati Aceh untuk terus meningkatkan kinerja dalam penegakan hukum, khususnya penanganan tindak pidana pertanahan.

Menurutnya, penghargaan itu juga menjadi pengingat bahwa pemberantasan mafia tanah membutuhkan komitmen, integritas, serta koordinasi yang kuat antarlembaga agar penanganannya berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat sinergi dan meningkatkan komitmen dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana pertanahan. Persoalan mafia tanah membutuhkan penanganan yang serius, profesional, dan terkoordinasi,” ujar Teuku Rahmatsyah.

Ia juga menekankan pentingnya menjadikan penanganan tindak pidana pertanahan sebagai bagian dari upaya melindungi kepentingan masyarakat. Sebab, persoalan tanah tidak hanya menyangkut aspek administrasi dan kepemilikan, tetapi juga berkaitan langsung dengan hak masyarakat serta kepastian hukum.

Keberhasilan menuntaskan target operasi tahun 2026 diharapkan tidak membuat jajaran terkait berpuas diri. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi pijakan untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan koordinasi, serta menindak tegas setiap praktik tindak pidana pertanahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pada akhirnya, keberhasilan pemberantasan mafia tanah tidak cukup diukur dari jumlah target operasi yang diselesaikan maupun penghargaan yang diterima.

“Ukuran paling penting adalah sejauh mana penegakan hukum mampu memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat, mencegah perampasan hak atas tanah, dan memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum dalam persoalan pertanahan,” pungkas Teuku Rahmatsyah.[]

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy