Banda Aceh – Badan Legislasi (Banleg) DPRA telah menyelaraskan 10 program prioritas dalam Rancangan Qanun (Raqan) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025-2029, dalam rapat paripurna DPRA, Kamis, 21 Agustus 2025.
Ketua Banleg DPRA, Irfansyah menuturkan, berdasarkan hasil kajian pihaknya bersama para Tenaga Ahli, ditemukan beberapa hal yang perlu mendapat penyempurnaan dan persetujuan bersama antara Pemerintah Aceh dengan DPRA.
Di antaranya, kata dia, mengenai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih yang belum terakomodir sepenuhnya dalam dokumen Raqan RPJMA Tahun 2025-2029,
“Sehingga dipandang perlu untuk diselaraskan kembali dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih,” kata Irfansyah.
Adapun 10 program prioritas itu, yakni pertama, penguatan pelaksanaan syariat Islam (akidah, syariah, akhlak, dan muamalah). Dari program tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030 akan memprioritaskan pelaksanaan beut alquran (baca Al-Qur’an) di masjid dan meunasah seluruh Aceh
Kedua, penguatan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh, yakni memprioritaskan penguatan tugas dan fungsi lembaga Wali Nanggroe dan lembaga-lembaga kekhususan dan keistimewaan lainnya.
Ketiga, penurunan kemiskinan masyarakat Aceh. Program ini akan memprioritaskan penurunan angka kemiskinan yang saat ini sebesar 12,64 persen menjadi 8,35 persen selama lima tahun.
Keempat, hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA dan maritim. Yakni akan
memprioritaskan pendirian industri-industri untuk pengolahan bahan mentah dari sumber daya alam Aceh menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
Kelima, penciptaan lapangan kerja. Di mana akan memprioritaskan penguatan UMKM rakyat Aceh, industri pariwisata dan industri halal serta industri kreatif dan prestasi olahraga.
Keenam, peningkatan infrastruktur yang berkualitas. Seperti memprioritaskan penguatan pembangunan penyeberangan jalur laut Kota Lhokseumawe-Penang, Terowongan Geuruete, Tol Langsa-Binjai dan pembangunan empat pulau terluar Aceh.
Ketujuh, peningkatan sumber daya manusia, sains, dan teknologi. Program ini akan memprioritaskan penyediaan dana riset dan inovasi yang akan diupayakan dari dana APBA sebesar 1,5 perse – 2,0 persen selama lima tahun.
Kedelapan, transformasi digital yang terintegrasi. Program itu akan memprioritaskan pengembangan satu data Aceh yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu dan Pergub Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data. Ini bagian dari upaya Pemerintah Aceh dalam menyikapi revolusi industri 4.0 yang berbasis teknologi digital.
Kesembilan, tata kelola birokrasi dan kemandirian fiskal daerah. Pemerintah akan memprioritaskan pembinaan karier bagi ASN dalam bentuk reward dan punishment yang menjadi bagian dari profesionalisme pengelolaan birokrasi di Aceh.
Sementara itu, untuk fiskal akan memprioritaskan sumber penerimaan Aceh sesuai amanah Pasal 179 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Kesepuluh, peningkatan kualitas lingkungan hidup. Pemerintah Aceh bakal memprioritaskan peningkatan ekonomi hijau dan ekonomi biru di Aceh untuk menjamin generasi mendatang dapat hidup sehat dan nyaman.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy