Jakarta – Massa yang menamakan diri ‘Revolusi Rakyat Indonesia’ mulai berdatangan untuk berdemonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, hari ini, Senin, 25 Agustus 2025. Jalan Gatot Subroto pun ditutup imbas banyaknya massa yang hadir.
Laporan CNBC Indonesia, beberapa pendemo terlihat membawa One Piece yang belakang diributkan banyak orang. Mereka memanjat tembok beton pengaman di depan Gedung DPR.
Ajakan berunjuk rasa itu awalnya beredar di media sosial. Rencana aksi itu diinisiasi pihak yang menamakan diri ‘Revolusi Rakyat Indonesia’. Kelompok ini mengajak berbagai elemen masyarakat, mulai dari buruh, petani, hingga mahasiswa, untuk turun ke jalan.
Dalam narasinya, mereka menuntut pengusutan kasus dugaan korupsi keluarga mantan Presiden Joko Widodo hingga pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Mari desak DPR untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai kontrol pemerintah,” tulis pesan tersebut dilansir dari Tempo.co.
Sementara itu, gerakan Aliansi Rakyat Bergerak atau @gejayanmemanggil juga mengunggah di media sosial seruan berunjuk rasa. Unggahan tersebut kolaborasi dengan akun lain di Instagram yaitu Blok Politik Pelajar, Aliansi Mahasiswa Penggugat, dan Bareng Warga.
Mereka menyebarkan siaran pers atas nama Aliansi Perlawanan Rakyat. “Besok, Senin, 25 Agustus 2025, aksi serentak akan membara di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan kota-kota lain di seluruh nusantara,” demikian bunyi siaran pers tertanggal 24 Agustus 2025 itu.
Aliansi Perlawanan Rakyat menyerukan sembilan tuntutan, yaitu turunkan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka; bubarkan Kabinet Merah Putih; bubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); gagalkan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia; serta tangkap dan adili Menteri Kebudayaan Fadli Zon karena mempertanyakan peristiwa pemerkosaan massal 1998.
Selain itu, Aliansi juga menyatakan penolakan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), menuntut transparansi gaji anggota DPR, menuntut pembatalan kebijakan tunjangan rumah anggota DPR, dan mendesak pembatalan rencana kenaikan gaji anggota DPR.
Namun, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan tak jelas siapa penanggung jawab aksi tersebut. Karena itu, ia “melarang semua anggota atau keluarga besar KSPSI di seluruh Indonesia” untuk turun ke jalan.
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan juga bersikap senada. Mereka menyatakan tidak akan ikut aksi tersebut.
Koordinator BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah mengatakan pencatutan nama BEM SI Kerakyatan dalam ajakan demonstrasi 25 Agustus 2025 adalah tidak benar.
“Dari kami tidak ada (yang ikut),” ujar Pasha, Sabtu, 23 Agustus 2025.
Untuk mengamankan demo, Polri, TNI, dan Pemerintah DKI Jakarta mengerahkan 1.250 personel gabungan.
Kapolres Metropolitan Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan personel yang berjaga tidak menggunakan senjata api.
Dia mengimbau seluruh peserta demo 25 Agustus menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, seperti membakar ban, merusak fasilitas umum, atau menutup akses lalu lintas.
“Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban.”[]


Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy