Banda Aceh – Penyidik Unit 1 Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Aceh menahan D, 43 tahun, Eks Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu (KCP) Rimo, Aceh Singkil, sebagai tersangka dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dana operasional tahun 2024.
Kasubdit Tipidkor Kompol Mahliadi mengatakan D ditahan pada Selasa, 30 September 2025, sekira pukul 14.00 waktu Aceh setelah diperiksa dalam statusnya sebagai tersangka.
Sebelumnya, kata dia, D ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut pada 26 September 2025 berdasarkan hasil gelar perkara yang dihadiri perwakilan Kortas Tipidkor Mabes Polri via Zoom Meeting.
Penetapan dan penahanan D sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian penyidikan. Penyidik sebelumnya telah memeriksa 21 orang saksi, menyita uang tunai Rp67.556.000 di kantor BRI Pusat di Jakarta Pusat, dan menyita 85 bundel berbagai macam dokumen pendukung operasional di Kantor Pos KCP Rimo.
Selain itu, melakukan permintaan dan menerima hasil audit PKKN dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh, dan memeriksa satu ahli auditornya.
Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Pol Zulhir Destrian menambahkan, D melakukan tindak pidana korupsi dana operasional KCP Rimo tahun 2024 dengan dua cara.
Baca juga: Tim Tipidkor Polda Aceh Lakukan Pemeriksaan di Kantor Pos Cabang Tapaktuan
“Pertama, melalui aplikasi Wesel Pos (cash to account). Kedua dengan cara Pospay (cash in giro),” ujar Zulhir dalam keterangan tertulis diterima Line1.News, Rabu malam, 1 Oktober 2025.
Tindakan yang dilakukan tersangka, tambah dia, mengabaikan prosedur otorisasi transaksi sesuai dengan ketentuan dan memanipulasi laporan pertanggung jawaban (N2 harian).
“Seolah-olah transaksi tersebut benar adanya dan sudah sesuai. Faktanya, sejumlah dana operasional yang tersedia di aplikasi Wesel Pos dan Pospay Kantor Pos KCP Rimo yang ada dalam penguasaan tersangka karena kewenangan dan jabatannya, digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka (investasi) dengan melakukan transaksi fiktif,” ujar Zulhir.
Akibat perbuatan D, keuangan negara mengalami kerugian sebesar Rp1.063.537.000. Hal ini sesuai Laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (LHPKN) yang dilakukan BPKP Aceh pada 18 september 2025. D kini dijerat dengan pasal 2 dan atau pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy