Jakarta – Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN) menuntut pemerintah mengangkat guru madrasah swasta yang telah mengikuti program penyetaraan (inpassing) menjadi PPPK.
“Kemenag (Kementerian Agama) harus berani mengambil keputusan untuk kesejahteraan guru, khususnya pengangkatan PPPK bagi guru-guru inpassing di madrasah swasta,” ujar Ketua Umum PGIN Hadi Sutikno saat peringatan Hari Lahir ke-8 PGIN di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Rabu, 4 Februari 2026, dilansir Tempo.co.
Dia menyoroti kebijakan pemerintah yang mengangkat pegawai inti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai PPPK, meskipun bekerja di yayasan. Ia menilai kebijakan itu menimbulkan kecemburuan di kalangan guru madrasah yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun.
“BGN baru berdiri satu sampai dua tahun sudah berani mengangkat pegawai SPPG jadi PPPK. Padahal mereka bekerja di yayasan. Sementara guru madrasah yang mengabdi puluhan tahun justru tidak diangkat,” keluhnya.
Menurut Hadi, alasan guru inpassing tidak berada di satuan kerja pemerintah menjadi tidak relevan, karena pegawai SPPG juga bekerja di lembaga nonpemerintah. Ia menilai kondisi ini mencerminkan perlakuan diskriminatif terhadap guru madrasah.
PGIN juga menuntut penyelesaian tunggakan pembayaran inpassing periode 2012–2014 serta penyamaan kebijakan penghitungan masa kerja.
Selama ini, masa kerja guru inpassing di lingkungan Kementerian Agama dihitung nol tahun, berbeda dengan kebijakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengakui masa kerja guru honorer. Hadi merujuk putusan Mahkamah Agung pada 2024 yang menolak uji materiil terkait masa kerja guru.
“Kalau di Diknas masih berlaku penghitungan masa kerja, Kemenag juga harus berani menjalankan,” katanya.
PGIN mencatat sekitar 15 ribu guru madrasah telah terdaftar sebagai anggota. Namun, jumlah guru inpassing secara keseluruhan diperkirakan lebih dari 30 ribu orang di seluruh Indonesia.
Ketua PGIN Boyolali Fatoni Afif Fauzi berharap aspirasi PGIN dapat didengar langsung oleh pimpinan tertinggi Kementerian Agama.
“Selama ini golongan kami masih dihitung nol. Harapannya masa pengabdian kami diakui, baik dalam penggajian maupun sertifikasi,” ujarnya.
Fatoni mengaku telah menjadi guru madrasah sejak 2003 dengan gaji sekitar Rp2 juta per bulan. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, ia beternak ayam petelur di rumah.
“Kalau hanya mengandalkan gaji guru inpassing, jelas tidak cukup,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Rahman Velani, guru madrasah asal Sumenep, Jawa Timur, yang telah mengajar sejak 2001. Selain mengajar, ia berjualan gorengan sepulang sekolah untuk menambah penghasilan.
“Kami mengabdi puluhan tahun, tapi dikalahkan pegawai SPPG yang baru setahun langsung PPPK. Ini ketimpangan.”
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan MA/MAK Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Imam Bukhori mengatakan pihaknya memahami kekecewaan guru inpassing. Namun, ia menegaskan pengangkatan PPPK tidak hanya menjadi kewenangan Kementerian Agama.
“Pengangkatan PPPK juga terkait Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, dan kebijakan pengelolaan keuangan nasional. Kemenag tidak bisa memutuskan sendiri,” kata Imam.
Ia mengatakan Kementerian Agama tengah mengupayakan solusi yang tidak menimbulkan persoalan baru, baik dari sisi anggaran maupun ketimpangan kebijakan.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy