Jakarta, Line1News — Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan H.M. Subhan melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Dalam putusannya, MA menyatakan batal serta mewajibkan pencabutan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran Rakabuming Raka.
Putusan tingkat kasasi perkara tata usaha negara dengan Nomor 742 K/TUN/2026 tersebut diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada Jumat, 30 Oktober 2026. Berdasarkan penelusuran Line1News, salinan lengkap putusan itu telah diunggah ke laman Direktori Putusan MA pada 10 November 2026.
Majelis hakim kasasi yang diketuai Ketua Muda Tata Usaha Negara MA Prof. Dr. H. Yulius bersama anggota Dr. Maftuh Effendi, dan Dr. H. Hari Sugiharto, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT maupun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT yang sebelumnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
“Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019; Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019,” bunyi amar putusan kasasi tersebut, dikutip Line1News pada Rabu (11/11/2026).
Kewenangan Korektif PTUN dan Kedudukan Hukum Penggugat
Dalam pertimbangan hukumnya, MA menilai pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding (Judex Facti) telah salah menerapkan hukum. Meski terdapat batasan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa proses pemilu, MA menegaskan PTUN tetap memiliki ruang korektif apabila ditemukan pelanggaran administrasi pasca-tenggang waktu penyelesaian sengketa pemilu.
“Bahwa dalam hal Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat menjangkau kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu (sengketa tata usaha negara khusus) karena limitasi subjek, objek dan tenggang waktu penyelesaian sedangkan setelah dilampauinya tenggang waktu tersebut patut diketahui telah terjadi pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan terencana yang membahayakan kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat untuk memilih putra terbaik yang memenuhi syarat administrasi, maka Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan korektif dan remidial untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi di atas,” tulis majelis hakim dalam pertimbangannya.
Lebih lanjut, MA menilai pelanggaran administrasi terkait syarat pencalonan Wakil Presiden dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bukanlah urusan kontestan pemilu semata, melainkan menyangkut kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, setiap warga negara yang memiliki hak memilih dan dipilih dinilai memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat.
Majelis hakim juga merujuk fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 5 Oktober 2026 yang telah menguji objek sengketa tersebut dan mengakibatkan perubahan keadaan hukum. Atas dasar keadilan substantif, MA mengesampingkan eksepsi tergugat mengenai kedaluwarsa gugatan maupun gugatan kurang pihak.
Tak Ada Bukti Ijazah Tamat Belajar
Pada pokok perkara, MA membedah dasar penerbitan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Majelis hakim menemukan bahwa dokumen penyetaraan tersebut diterbitkan tanpa disertai bukti kelulusan yang sah.
“Bahwa secara faktual objek sengketa a quo diterbitkan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat didasarkan pada certificate of attendance, academic records dan explanation of grades maupun dokumen lain yang tidak dapat membuktikan tentang keberhasilan Gibran Rakabuming Raka menamatkan jenjang pendidikan tertentu, tetapi hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan. Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat,” tegas MA.
Menurut MA, penyetaraan satuan pendidikan berkurikulum internasional atau luar negeri dengan kurikulum nasional tanpa didukung ijazah, sertifikat, maupun diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan tidak cermat yang memengaruhi fakta materiil keputusan. Tindakan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut dinilai melanggar asas kecermatan formal.
Selain memerintahkan pencabutan surat keterangan tersebut, MA juga menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp400.000.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy