787 Penyandang Disabilitas Tercatat di Aceh Utara, Disdukcapil Ajak Keluarga Validasi Data

Disdukcapil perekaman e KTP warga disabilitas
Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Aceh Utara melakukan layanan perekaman KTP elektronik bagi warga penyandang disabilitas. Foto: Disdukcapil Aceh Utara

Aceh Utara — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Utara terus menggencarkan pemutakhiran data kependudukan bagi penyandang disabilitas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap warga mendapatkan pengakuan administrasi yang utuh sesuai dengan kondisi aktual mereka.

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026, tercatat sebanyak 787 jiwa penyandang disabilitas di Aceh Utara telah masuk dalam basis data administrasi kependudukan.

Rinciannya meliputi kategori disabilitas mental sebanyak 417 jiwa, disabilitas fisik 157 jiwa, disabilitas rungu atau wicara 91 jiwa, disabilitas netra 63 jiwa, disabilitas ganda (fisik dan mental) 11 jiwa, serta kategori lainnya sebanyak 48 jiwa.

Data Akurat sebagai Pintu Akses Layanan Publik

Kepala Disdukcapil Aceh Utara, Safrizal, mengimbau keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas agar proaktif memeriksa dan memastikan data kependudukannya tercatat secara akurat.

Baginya, validitas data kependudukan jauh melampaui sekadar urusan tertib administrasi. Catatan yang tepat menjadi fondasi utama bagi pemerintah dalam merancang kebijakan serta menghadirkan pelayanan publik yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga.

“Data kependudukan harus menggambarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Karena itu, kami mengajak keluarga untuk memastikan data anggota keluarganya tercatat dengan benar serta segera melaporkan apabila terdapat perubahan atau ketidaksesuaian data,” ujar Safrizal, belum lama ini.

Peran Aktif Keluarga Sangat Dibutuhkan

Safrizal menjelaskan, angka 787 jiwa tersebut merupakan jumlah warga yang telah terekam dalam DKB Semester I Tahun 2026, sehingga belum tentu mewakili keseluruhan populasi penyandang disabilitas yang ada di seluruh pelosok Kabupaten Aceh Utara.

Oleh sebab itu, peran aktif dan kepedulian keluarga dalam melaporkan setiap perubahan kondisi menjadi kunci utama agar data pemerintah tetap selaras dengan realitas di lapangan.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan keluarga, Disdukcapil Aceh Utara berharap tidak ada lagi kelompok rentan yang terlewat dari pendataan maupun akses hak-hak dasar mereka sebagai warga negara.

“Melalui data kependudukan yang akurat dan mutakhir, diharapkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat dapat lebih teridentifikasi sehingga menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan,” pungkasnya.[](*)

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy