Aceh Utara, Line1News — Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi. Status ini berlaku sejak 16 November 2026 hingga 31 Januari 2027 mendatang.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Utara Nomor 300.2.3/817/2026 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026. Dokumen ini ditandatangani oleh Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, di Lhoksukon pada 16 November 2026.
Dikutip Line1News, Kamis (19/11/2026), dalam surat tersebut disebutkan bahwa penetapan status siaga ini merujuk pada hasil analisis dinamika atmosfer oleh BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Puncak musim hujan di wilayah Aceh—termasuk Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah—diprediksi berlangsung pada periode November–Desember 2026 hingga Januari 2027, dengan intensitas curah hujan kategori menengah hingga tinggi.
Sejalan dengan prakiraan tersebut, sejumlah gampong di Kabupaten Aceh Utara tercatat sudah beberapa kali dilanda banjir sepanjang November 2026. Wilayah terdampak di antaranya meliputi Kecamatan Matangkuli, Pirak Timu, Lhoksukon, Syamtalira Aron, dan Sawang.
Melihat tingginya potensi bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan angin kencang, Pemkab Aceh Utara menilai perlu adanya langkah kesiapsiagaan, mitigasi, serta penanganan darurat secara terpadu dan berkelanjutan. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi banjir susulan sekaligus meminimalkan risiko dampak bencana di tengah masyarakat.
Selain analisis cuaca daerah, keputusan ini juga menindaklanjuti sejumlah arahan tingkat pusat dan provinsi. Di antaranya surat BMKG SIM Banda Aceh (9 November 2026), surat Menteri Dalam Negeri perihal kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi di wilayah pascabencana Sumatera (10 November 2026), serta imbauan Kepala BNPB (14 November 2026) terkait potensi dampak tidak langsung bibit siklon tropis 92B dan 96S.
Dalam diktum keputusan tersebut ditegaskan, apabila potensi ancaman bencana berkembang hingga mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat, maka status siaga darurat akan ditingkatkan menjadi tanggap darurat bencana.
Sementara itu, segala biaya yang timbul akibat penetapan status ini dibebankan pada APBK Aceh Utara serta sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.[]


Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy