Lhokseumawe – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe menyerukan penghentian sementara seluruh aktivitas Galian C mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi C DPRK Lhokseumawe, Yusuf A. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar tidak berhenti pada penerbitan instruksi, melainkan memastikan kebijakan tersebut benar-benar dijalankan dan diawasi secara serius di lapangan.
Kepada Line1Bews, Sabtu (21/11/2026), Yusuf A menegaskan bahwa penghentian sementara aktivitas Galian C harus menjadi langkah awal pembenahan tata kelola pertambangan, bukan sekadar respons sesaat terhadap ancaman bencana hidrometeorologi.
Menurutnya, kebijakan tersebut harus diikuti pengawasan menyeluruh, evaluasi dampak lingkungan, penegakan aturan, hingga pemulihan kawasan yang terdampak aktivitas pertambangan.
Instruksi penghentian sementara itu tertuang dalam surat Wali Kota Lhokseumawe Nomor 300.2.3/1634 tertanggal 18 November 2026. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bencana hidrometeorologi, terutama banjir, erosi, dan tanah longsor di tengah meningkatnya curah hujan.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan tidak boleh dikorbankan atas alasan kepentingan ekonomi maupun kebutuhan material pembangunan.
Ia mengingatkan, aktivitas pengambilan material tanah dan batuan yang tidak terkendali berpotensi memperburuk kondisi lingkungan, terutama jika dilakukan di kawasan rawan erosi, merusak struktur tebing, serta mengubah pola aliran air.
Meski demikian, Yusuf juga meminta pemerintah mempertimbangkan kebutuhan material Galian C untuk mendukung pembangunan. Sebab, tanah timbun atau material urugan masih dibutuhkan masyarakat, proyek pemerintah hingga proyek strategis nasional.
Oleh karena itu, menurutnya, penghentian sementara harus dibarengi penataan kebijakan yang jelas, sehingga kebutuhan pembangunan tetap dapat dipenuhi melalui aktivitas pertambangan yang memenuhi ketentuan hukum dan memerhatikan aspek lingkungan.
“Penghentian sementara ini harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola Galian C di Lhokseumawe. Pemerintah perlu memastikan adanya aturan dan mekanisme yang jelas, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Kebutuhan pembangunan tetap harus diperhatikan, tetapi keselamatan dan kelestarian lingkungan tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Pengawasan Jangan Hanya di Atas Kertas
Yusuf secara khusus mengingatkan Pemko Lhokseumawe agar memastikan tidak ada aktivitas Galian C yang tetap berlangsung selama masa penghentian sementara.
Seluruh lokasi pertambangan, baik yang telah mengantongi izin maupun yang belum memiliki legalitas usaha, harus menjadi objek pengawasan. Pemerintah juga diminta memastikan pelaksanaan instruksi tersebut tidak hanya sebatas administrasi, tetapi benar-benar dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha.
“Jangan sampai instruksi ini hanya menjadi dokumen administratif tanpa implementasi nyata. Pemerintah harus turun langsung melakukan pengawasan dan memastikan tidak ada aktivitas Galian C yang tetap beroperasi selama masa penghentian sementara ini,” tegasnya.
Ia juga meminta Pemko memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Aceh dan instansi teknis terkait, khususnya mengenai kewenangan perizinan, pengawasan, serta penegakan aturan pertambangan.
Menurutnya, kejelasan koordinasi dan kewenangan menjadi penting agar kebijakan penghentian sementara tidak menimbulkan tumpang tindih penanganan maupun ketidakpastian hukum.
Bekas Galian Harus Dievaluasi, Kerusakan Jangan Diabaikan
Tidak hanya soal penghentian aktivitas, Yusuf juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan Galian C selama ini.
Ia meminta pemerintah melakukan pendataan terhadap lokasi bekas galian, memeriksa kondisi tebing, drainase, serta mengidentifikasi kemungkinan perubahan aliran air yang berpotensi meningkatkan risiko bencana.
Selain itu, tanggung jawab pelaku usaha terhadap dampak lingkungan perlu ditelusuri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, penghentian aktivitas pertambangan tidak otomatis menyelesaikan persoalan apabila kerusakan lingkungan yang telah terjadi dibiarkan tanpa penanganan.
“Jangan hanya menghentikan aktivitasnya, sementara kerusakan lingkungan yang sudah terjadi dibiarkan begitu saja. Momentum ini harus menjadi titik awal pembenahan tata kelola Galian C di Kota Lhokseumawe,” katanya.
Yusuf menegaskan, pemerintah harus menjadikan keselamatan masyarakat sebagai landasan utama dalam mengambil setiap keputusan terkait aktivitas pertambangan.
Ia berharap kebijakan tersebut tidak hanya memberikan dampak sementara, tetapi menjadi pintu masuk bagi pembenahan sistem pengawasan, penertiban aktivitas yang tidak sesuai ketentuan, serta pemulihan lingkungan secara berkelanjutan.
“Kita mendukung langkah pemerintah, tetapi pengawasan, penegakan aturan, evaluasi, dan pemulihan lingkungan harus benar-benar dilaksanakan. Jangan sampai kebijakan ini hanya ramai ketika diterbitkan, tetapi tidak memberikan perubahan nyata di lapangan. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” pungkas Yusuf.[](*)


Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy