BAM DPR RI Desak Bentuk Tim Terpadu untuk Tuntaskan Persoalan Lahan di Aceh Timur

bam DPR sengketa lahan aceh timur
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI bersama perwakilan Pemerintah Aceh dan sejumlah pemangku kepentingan usai mendengarkan aspirasi terkait persoalan lahan di Aceh Timur, di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jumat (20/11/2026). Foto: Julistian/BAM DPR

Banda Aceh, Line1News — Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, meminta Pemerintah Aceh segera membentuk tim terpadu guna menuntaskan persoalan agraria antara masyarakat petani Kabupaten Aceh Timur dan PT Bumi Flora.

Langkah ini dinilai krusial agar seluruh akar persoalan dapat ditelusuri secara komprehensif—mulai dari aspek administrasi pertanahan, pemenuhan kewajiban kebun plasma, hingga klaim warga atas tanah ulayat di lapangan.

Konflik berkepanjangan ini berawal dari lahan yang diklaim warga sebagai tanah adat, tanah ulayat, dan tanah komunal yang kini masuk dalam konsesi Hak Guna Usaha (HGU) PT Bumi Flora. Merujuk laporan pengaduan Serikat Petani Aceh Timur kepada BAM DPR RI, sengketa yang berlangsung puluhan tahun tersebut berdampak pada hilangnya akses mata pencaharian sekitar 1.500 kepala keluarga (KK) yang tersebar di sembilan desa dan enam kecamatan.

Menanggapi laporan itu, legislator yang akrab disapa Aher tersebut menegaskan bahwa penyelesaian tidak cukup hanya melalui dialog antara perusahaan dan warga. Dibutuhkan tim lintas sektor yang melibatkan Pemerintah Aceh, Pemkab Aceh Timur, Badan Pertanahan Nasional (BPN), pihak perusahaan, kepolisian, serta TNI agar verifikasi berjalan berbasis bukti faktual.

“Kalau tim ini tim terpadu, maka para pihak bertemu dalam satu kesatuan waktu, baik unsur Pemerintah Provinsi, Kabupaten Aceh Timur, BPN, pengusaha, termasuk unsur kepolisian dan TNI. Insya Allah kalau ini berlangsung dengan baik dan diselesaikan dengan penuh kekeluargaan, akan selesai,” tegas Aher dalam pertemuan di Kantor Gubernur Aceh, saat kunjungan kerja spesifik BAM DPR RI ke Banda Aceh, Jumat, 20 November 2026, dilansir laman DPR RI pada Sabtu (21/11/2026).

Dinamika Lapangan Perlu Diurai

Dalam forum tersebut, BAM DPR RI mendapat penjelasan bahwa secara legalitas pertanahan, HGU PT Bumi Flora dinyatakan tidak bermasalah. Pihak perusahaan juga disebut telah memenuhi kewajiban penyediaan lahan plasma sebesar 20 persen serta memberikan sejumlah bantuan tambahan. Kendati demikian, kepatuhan administratif tersebut belum mampu meredam gejolak di tengah masyarakat.

Oleh sebab itu, Aher mendorong tim terpadu segera memetakan secara presisi warga yang berhak menerima manfaat plasma serta mengidentifikasi titik-titik klaim tanah ulayat yang masih mengganjal.

“Kalau dari sisi administrasi sudah clear, apa kemudian yang belum clear? Lihat di lapangan ada apa. Kalau masih ada beberapa masalah yang belum diselesaikan atau belum memuaskan, tinggal dicari bagaimana jalan tengahnya supaya semuanya puas dan selesai,” jelas legislator dari Fraksi PKS itu.

Ia berharap penyelesaian dilakukan secara bertahap lewat musyawarah mufakat. Setiap poin yang telah disepakati dapat langsung dituntaskan sebelum melangkah ke persoalan berikutnya, sehingga warga memperoleh kepastian dan perusahaan dapat beroperasi tanpa bayang-bayang konflik.

“Kami menganjurkan supaya ada penyelesaian dengan mengutamakan kedamaian. Kita ingin membangun keharmonisan tanpa ada keributan, sengketa, serta perpecahan di antara masyarakat, khususnya antara PT Bumi Flora dan masyarakat setempat,” tuturnya.

Mediasi Pemkab Aceh Timur Belum Temukan Titik Temu

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mengakui berbagai upaya mediasi yang ditempuh selama ini belum membuahkan hasil signifikan. Meski berkali-kali mempertemukan kedua belah pihak dan membentuk tim penyelesaian daerah, sengketa lahan tersebut masih menemui jalan buntu.

Wakil Bupati Aceh Timur, Teuku Zainal Abidin, menyoroti bahwa akar sengketa turut berkaitan dengan riwayat penerbitan izin perusahaan pada masa konflik Aceh sekitar era 1990-an. Ketidakpuasan sebagian warga terhadap nilai ganti rugi pada masa lalu diduga menjadi salah satu pemicu utama.

“Kami dari Pemerintah Aceh Timur sudah beberapa kali memediasi antara perusahaan, masyarakat, dan pihak-pihak yang terlibat. Tapi sampai hari ini belum ada titik temu,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Timur, Murdhani, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah BAM DPR RI untuk merumuskan rekomendasi penyelesaian yang menyeluruh agar konflik tidak terus diwariskan lintas generasi.

“Kami sangat mendukung seluruh langkah-langkah yang nanti akan disampaikan oleh BAM DPR RI. Kita harapkan sebuah solusi yang komprehensif dan menjadi sebuah yang permanen,” tutur Murdhani.

Pemetaan Sosial Jadi Kunci Penyelesaian

Sementara itu, Anggota BAM DPR RI, Yanuar, menilai penyelesaian sengketa lahan di Aceh Timur tidak bisa semata-mata bertumpu pada pendekatan hukum dan administratif. Diperlukan pembacaan sosiologis serta pemahaman terhadap dinamika historis masyarakat setempat.

“Pada akhirnya, saya melihat ini bukan konflik agraria sebenarnya, tetapi cara kita melakukan pendekatan sosial yang ada di wilayah tersebut,” ujar Yanuar.

Menurut Yanuar, persoalan ini memiliki rekam jejak panjang sejak era Orde Baru, kembali mencuat pada masa transisi Reformasi 1998–1999, hingga berlanjut pada periode konflik Aceh sekitar 2001. Oleh karena itu, klarifikasi menyeluruh yang melibatkan pemda, ATR/BPN, perusahaan, dan aparat penegak hukum mutlak diperlukan untuk meluruskan informasi di lapangan.

“Jadi, kita harus bisa memetakan siapa saja yang terlibat, kemudian melakukan pendekatan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat Aceh Timur justru terprovokasi oleh pihak-pihak yang belum tentu memahami persoalan sebenarnya,” tegasnya.

Yanuar turut mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Aceh Timur. Situasi wilayah yang kondusif dinilai krusial untuk menjamin kepastian iklim investasi, menggerakkan roda ekonomi daerah, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat luas.

Ia menegaskan, apabila penelusuran tim nantinya menemukan indikasi perbuatan melawan hukum, aparat penegak hukum dapat menindaklanjutinya berdasarkan bukti serta regulasi yang berlaku. Meski demikian, dugaan keterlibatan pihak tertentu tidak boleh langsung dijadikan dasar penindakan tanpa dukungan fakta hukum yang kuat.

“Investasi ini penting untuk pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Karena itu, kita harus menjaga agar situasi di Aceh Timur tetap kondusif, tanpa mengabaikan penyelesaian persoalan yang menjadi aspirasi masyarakat,” tutur Yanuar.

Verifikasi Perusahaan Pemegang HGU

Sementata itu, dalam hal penyelesaian persoalan lahan di Aceh Timur, Asisten I Sekretaris Daerah Aceh, Syakir, menjelaskan Pemerintah Aceh kini tengah melakukan penataan dan verifikasi terhadap sejumlah perusahaan pemegang HGU. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian dokumen administrasi, data pertanahan, dan kondisi aktual di lapangan sehingga berbagai persoalan penguasaan lahan dapat dipetakan secara lebih jelas.

Syakir menilai sinkronisasi data dan koordinasi antarpihak menjadi bagian penting untuk menemukan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum sekaligus memerhatikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh berharap dukungan BAM DPR RI dan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dapat membantu mempercepat proses penataan tersebut.

Ia menegaskan bahwa upaya penataan HGU tidak dimaksudkan untuk menghambat kegiatan investasi. Sebaliknya, proses tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang sehat, memberikan kepastian bagi perusahaan, serta memastikan hak masyarakat terlindungi.

“Langkah penataan ini bukan untuk menghambat investasi, melainkan memastikan investasi berjalan sesuai ketentuan, memberikan kepastian hukum serta menjamin hak-hak masyarakat secara adil dan bermartabat,” ucapnya.[]

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy