Cegah Kekerasan di Lingkungan Pendidikan, MPU Aceh Utara Sosialisasi Fatwa MPU Provinsi

MPU Aceh Utara sosialisasi Fatwa cegah perundungan
MPU Aceh Utara menggelar sosialisasi Fatwa MPU Provinsi Aceh di Aula Setda, Landing, Lhoksukon, Selasa, 18 November 2025. Foto: Istimewa

Lhoksukon – Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Utara menggelar sosialisasi Fatwa MPU Provinsi Aceh di Aula Setda, Landing, Lhoksukon, Selasa, 18 November 2025. Kegiatan ini upaya memperkuat pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan serta menjaga kemurnian akidah di tengah masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 250 peserta dari para kepala sekolah, ulama, keuchik, dan unsur pemerintah daerah.

Tampil sebagai tiga narasumber utama, Abu Manan (Ketua MPU Aceh Utara), yah Cot Trueng (pimpinan dayah), dan Lailan Fajri Saidina (praktisi pendidikan).

Para pemateri membahas pentingnya sinergi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan dunia pendidikan yang aman, bermartabat, dan sesuai nilai-nilai syariat.

Dalam sosialisasi ini, MPU Aceh Utara memaparkan tiga fatwa penting yang telah ditetapkan MPU Provinsi Aceh, yakni, Fatwa Nomor 1 tahun 2024 tentang Pencegahan Pembegalan, Perundungan (Bullying), dan Tawuran.

Menurut Ayah Cot Trueng, fatwa ini menegaskan bahwa segala bentuk perundungan, baik fisik, verbal maupun digital adalah perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga wajib dicegah oleh lembaga pendidikan, keluarga, serta masyarakat.

Ayah Cot Trueng juga meminta agar pendidik tidak boleh gampang cengeng.

Lailan Fajri Saidina dari Tandaseru Indonesia mengupas Fatwa MPU Aceh Nomor 5 tahun 2024 tentang Fenomena Tindak Kekerasan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menurut Perspektif Hukum Islam, Adat, dan Hukum Positif.

Fatwa ini menyoroti meningkatnya kasus kekerasan kepada guru dan tenaga pendidik.

Melalui fatwa ini, kata Lailan, MPU menegaskan bahwa menghormati guru adalah kewajiban moral dan agama. Sehingga tindakan yang merendahkan atau melukai batin maupun fisik pendidik termasuk pelanggaran syariat (haram).

“Sekolah membutuhkan sistem pelaporan yang responsif, dukungan konselor, serta kerja sama aktif antara orang tua dan guru maupun stakeholder lainnya,” kata Lailan.

Pada sesi terakhir, Abu Manan Blang Jruen menguraikan Fatwa tentang Aliran Sesat Millah Abraham yang sempat beroperasi di wilayah Aceh Utara beberapa waktu lalu.

Mengutip Fatwa ini, Abu Manan dengan tegas menyebut ajaran Millah Abraham bukan bagian dari Islam dan dinyatakan sesat. Oleh karena itu, masyarakat diminta waspada agar tidak terpengaruh oleh penyimpangan akidah tersebut.

Kegiatan sosialisasi ini mendapat apresiasi dari peserta yang berharap implementasi fatwa ini dapat membantu menekan angka kekerasan di dunia pendidikan maupun pesantren dan menjaga stabilitas sosial di Aceh Utara.

Di samping itu, MPU Aceh Utara menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembinaan serta pengawasan bersama pemerintah daerah dan masyarakat.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan lahir kesadaran kolektif untuk menjaga akidah umat, menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman, humanis, dan sesuai tuntunan syariat Islam.[]

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy