Jakarta – Lembaga riset Deep Intelligence Research (DIR) mencatat adanya pergeseran serius dalam pemberitaan dan percakapan publik terkait banjir yang melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh selama sebulan terakhir. Meski mayoritas pemberitaan masih bernada positif, DIR menilai munculnya sentimen negatif dan narasi disintegrasi sebagai alarm risiko yang perlu segera direspons.
Berdasarkan pemantauan media periode 25 November–24 Desember 2025 terhadap lebih dari 11 ribu media online, 200 media cetak, dan 93 media elektronik, DIR menemukan 69 persen pemberitaan masih bernada positif, terutama berisi manajemen krisis dan pembaruan penanganan bencana. Namun, sebanyak 28 persen pemberitaan bernada negatif, dipicu isu keterlambatan bantuan dan dampak pascabanjir.
Direktur Komunikasi DIR Neni Nur Hayati mengatakan puncak pemberitaan terjadi pada 1 Desember 2025 dengan dominasi sentimen negatif, bertepatan dengan fase awal darurat banjir bandang.
“Setelah 5 Desember, narasi positif mulai mendominasi seiring masifnya pemberitaan penyaluran bantuan. Namun pada 19 Desember, sentimen negatif kembali melonjak karena laporan bantuan belum merata, terutama di wilayah terisolasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Desember 2025.
DIR mencatat total 30.489 pemberitaan bertopik “Banjir Sumatra dan Aceh” yang tersebar di 16.233 media lokal, 14.207 media nasional, dan 49 media internasional. Media nasional seperti Kompas.com, Tempo.co, dan Detik.com paling intens memberitakan isu ini dengan variasi tone positif, netral, dan negatif.
Di media sosial, isu banjir memicu lebih dari 55.600 unggahan dari sekitar 28.100 akun, dengan total interaksi melampaui dua juta percakapan. Interaksi tertinggi terjadi di TikTok (939.289) dan Instagram (909.837), menunjukkan tingginya resonansi emosional publik terhadap bencana tersebut.
Menurut DIR, percakapan publik terbagi dalam tiga klaster utama. Pertama, klaster kemanusiaan yang membahas kondisi korban dan kronologi bencana. Kedua, klaster gugatan sistemik yang mengaitkan banjir dengan eksploitasi hutan dan tambang, diperkuat temuan kayu gelondongan di sejumlah lokasi. Ketiga, klaster eskalasi politik berupa kritik langsung terhadap otoritas pemerintah atas keterlambatan penanganan, yang mulai dipersepsikan sebagai krisis legitimasi dan kegagalan komunikasi publik.
“Yang perlu menjadi perhatian serius adalah munculnya narasi disintegrasi dengan kata kunci ‘Merdeka’ di Aceh dan Nias sebagai bentuk protes atas anggapan abainya pemerintah pusat. Ini menandakan bencana berpotensi dijadikan alat tawar politik yang mengancam stabilitas nasional,” kata Neni.
Atas temuan tersebut, DIR merekomendasikan percepatan penetapan status bencana nasional, peningkatan kehadiran simbolis negara di lokasi terdampak, transparansi dan penegakan hukum terhadap dugaan pemicu bencana ekologis, serta mitigasi narasi di media sosial. Pemerintah juga diminta mengendalikan harga pangan dan ekonomi mikro di wilayah terdampak guna meredam keresahan publik, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy