DPRK dan Pemko Lhokseumawe Sepakati KUA-PPAS 2027

DPRK dan pemko Lhokseumawe sepakati KUA PPAS 2027
DPRK bersama Pemko Lhokseumawe menyepakati KUA-PPAS APBK 2027 dalam Rapat Paripurna DPRK Lhokseumawe di ruang sidang paripurna setempat, Kamis (19/11/2026). Foto: Istimewa

Lhokseumawe — Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) bersama Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBK Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan ini menjadi pijakan awal dalam menentukan arah kebijakan fiskal sekaligus prioritas pembangunan daerah pada tahun mendatang.

Kesepakatan tersebut ditandai melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dalam Rapat Paripurna DPRK Lhokseumawe di ruang sidang paripurna setempat, Kamis (19/11/2026).

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua DPRK Lhokseumawe, Faisal Haji Isa, didampingi Wakil Ketua I Sudirman Amin dan Wakil Ketua II Zulya Zaini, bersama Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Husaini.

Agenda ini turut disaksikan Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe A. Haris, Plt. Sekretaris Dewan Bukhari, jajaran anggota DPRK, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bukan Sekadar Tahapan Administratif

Ketua DPRK Lhokseumawe, Faisal Haji Isa, menegaskan bahwa kesepakatan KUA-PPAS bukan sekadar rutinitas administratif dalam siklus penganggaran daerah. Lebih dari itu, dokumen ini harus menjadi instrumen utama untuk memastikan kebijakan anggaran benar-benar menjawab persoalan dan kebutuhan mendesak masyarakat.

Menurut Faisal, setiap program pembangunan dalam APBK 2027 wajib memiliki skala prioritas yang jelas, terukur, serta selaras dengan kapasitas fiskal daerah. Ia mengingatkan agar perencanaan anggaran tidak sekadar mengejar angka serapan belanja tanpa menghasilkan dampak nyata di tengah warga.

“Anggaran daerah harus benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. Setiap program pembangunan harus memiliki manfaat yang jelas, sehingga anggaran yang dialokasikan tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat,” tegas Faisal.

OPD Dituntut Menyusun Program Berbasis Kebutuhan Riil

Faisal juga mengingatkan seluruh kepala OPD agar tidak menerjemahkan kesepakatan ini menjadi sekadar rutinitas kegiatan tahunan. Setiap perangkat daerah dituntut merancang program berdasarkan kebutuhan riil warga, lengkap dengan target kinerja yang terukur dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan publik.

Ia menilai, keberhasilan APBK tidak cukup diukur dari besarnya pagu belanja maupun tingginya persentase realisasi serapan keuangan. Tolok ukur sesungguhnya adalah sejauh mana program pemerintah mampu menuntaskan persoalan daerah, mendongkrak kesejahteraan warga, dan menghadirkan layanan publik yang prima.

Sejalan dengan itu, DPRK Lhokseumawe berkomitmen menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan secara optimal agar setiap rupiah kebijakan fiskal dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Menuju Penyusunan Rancangan APBK 2027

Melalui kesepakatan KUA-PPAS APBK 2027 ini, DPRK dan Pemko Lhokseumawe diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Selanjutnya, nota kesepakatan ini akan menjadi landasan resmi dalam penyusunan Rancangan APBK (R-APBK) Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2027 sebelum memasuki tahap pembahasan dan pengesahan sesuai regulasi yang berlaku. Publik kini menanti agar kesepakatan tersebut tidak berhenti di atas meja administratif, melainkan terwujud lewat pembangunan yang tepat sasaran.[](*)

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy