DPRK Nagan Raya Minta Bupati Segel Lokasi Tambang Batu Bara PT AJB dan Mifa Bersaudara

Ketua Komisi II DPRK Nagan Raya Zukarnain
Ketua Komisi II DPRK Nagan Raya Zukarnain
  • DPRK Nagan Raya minta tambang PT AJB dan PT Mifa Bersaudara disegel karena diduga ilegal dan merugikan daerah.

  • PT AJB siap berhenti jika ada surat resmi, sedangkan PT Mifa membantah melanggar dan anggap masalah antar kabupaten.


Suka Makmue – Ketua Komisi II DPRK Nagan Raya Zulkarnain mengatakan dewan merekomendasikan penyegelan lokasi penambangan batu bara di Desa Krueng Mangkom dan Desa Alue Buloh, Kecamatan Seunagan, yang diduga dilakukan tanpa izin oleh PT Agrabudi Jasa Bersama (AJB) dan PT Mifa Bersaudara.

“Kami sudah sepakat merekomendasikan kepada Bupati Nagan Raya penyegelan atau penghentian kegiatan terhadap lokasi tambang PT AJB dan lokasi tambang PT Mifa Bersaudara sampai permasalahan tambang ilegal selesai dengan baik,” ujar Zulkarnain dilansir Antara, Sabtu, 26 April 2025.

Selain itu, kata dia, DPRK meminta Pemerintah Nagan Raya menuntut secara hukum kedua perusahaan tersebut atas segala kerugian daerah dan masyarakat akibat aktivitas penambangan batu bara yang selama ini dilakukan.

DPRK juga meminta Pemerintah Nagan Raya menyurati Gubernur Aceh dan kementerian terkait untuk merevisi Izin Usaha Pertambahan (IUP) AJB dan Mifa Bersaudara. Sebab, kata Zulkarnain, kedua perusahaan tersebut melakukan aktivitas tambang batu bara di wilayah Nagan Raya tanpa izin resmi.

Selain itu, DPRK juga meminta kedua perusahaan tersebut mengurus perizinan tambang di Nagan Raya, sehingga kegiatan yang dilakukan nantinya sesuai prosedur hukum dan didukung oleh masyarakat.

Zulkarnain mengatakan sejumlah anggota DPRK Nagan Raya yang hadir dalam rapat dengar pendapat pada Jumat, 25 April 2025, memaparkan fakta bahwa PT Mifa Bersaudara telah mencaplok wilayah Nagan Raya tanpa izin sehingga sangat merugikan pemerintah dan masyarakat.

Karena itu DPRK dan Pemkab Nagan Raya meminta PT Mifa Bersaudara menghentikan kegiatan eksploitasi tambang batu bara di wilayah kabupaten itu, hingga adanya penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, penghentian aktivitas tambang batu bara ini penting dilakukan agar proses penyelesaiannya dapat berjalan dengan aman dan damai.

Sikap manajemen PT Mifa Bersaudara melalui juru bicara perusahaan yang tidak mengakui area yang telah digarapnya itu berada di wilayah Nagan Raya, juga menjadi catatan lembaga legislatif.

DPRK juga menemukan fakta terbaru kalau selama ini manajemen PT Mifa Bersaudara telah banyak membebaskan lahan di beberapa gampong seperti Alue Buloh, Paya Udeung, Kuta Aceh, dan Krueng Ceuko di Kecamatan Seunagan, sehingga menimbulkan reaksi keras dari masyarakat.

“Kondisi yang terjadi di masyarakat Nagan Raya saat ini harus bisa dikendalikan dengan baik agar tidak terjadi hal-hal di luar keinginan semua pihak. Maka menghentikan kegiatan untuk sementara waktu merupakan langkah bijak dari PT Mifa Bersaudara hingga adanya penyelesaian masalah secara baik dan komprehensif.”

Sebelumnya, Humas PT AJB yang diwakili Safran Arief Thema dan Meily Lestari dalam rapat dengar pendapat di DPRK Nagan Raya menyampaikan bahwa IUP perusahaan berada di wilayah Kabupaten Aceh Barat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Keduanya juga mengakui bahwa PT AJB melakukan eksploitasi batu bara di wilayah Gampong Krueng Mangkom Kecamatan Seunagan, serta membebaskan lahan di Krueng Mangkom dan Alue Buloh, Nagan Raya.

Manajemen PT AJB bersedia menghentikan eksploitasi tapi harus ada surat dari Pemkab Nagan Raya untuk penghentian kegiatan. Mereka mengaku memiliki kontrak dengan PLTU 1-2 Nagan Raya untuk memasok batu bara.

Sementara itu, perwakilan PT Mifa Bersaudara yang diwakili Section Head CLGR Muhammad Arief, Wakil KTT Abdul Haris dan Ridwan, serta didampingi dua orang pengacara, tidak mengakui melakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah Nagan Raya.

Perusahaan mengatakan kegiatannya masih dalam lingkup batas IUP yang diberikan pemerintah kepada PT Mifa Bersaudara, yakni di wilayah Aceh Barat.

PT Mifa Bersaudara menyatakan permasalahan itu merupakan persoalan antara Pemerintah Nagan Raya dengan Pemerintah Aceh Barat. Mereka berharap kedua kabupaten tersebut segera menyelesaikan permasalahannya.[]

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy