Hendropriyono menilai usulan purnawirawan TNI untuk mencopot Gibran adalah bagian dari kebebasan berpendapat dalam demokrasi, dan penerimaannya diserahkan kepada masyarakat.
Forum Purnawirawan TNI mengajukan delapan tuntutan, termasuk mengganti Gibran, reshuffle kabinet, dan tindakan tegas terhadap aparat yang dinilai masih loyal ke Jokowi.
Jakarta – Mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) AM Hendropriyono ikut mengomentari usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dicopot dari jabatan wakil presiden.
“Katanya negeri bebas [berpendapat], jadi mereka menyampaikan aspirasinya boleh dong,” ujar Hendropriyono di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, dilansir Kompas.com, Sabtu 26 April 2025.
Indonesia, sambung Hendropriyono, negara demokrasi yang membebaskan masyarakatnya menyampaikan aspirasinya. Namun, terkait usulan itu para purnawirawan diterima atau tidak, ia mengatakan itu dikembalikan lagi kepada bangsa Indonesia.
Baca juga: Politisi Gerindra Bela Anak Jokowi yang Diusul Copot oleh Purnawirawan TNI
“Soal itu benar atau tidaknya, itu kan terserah masyarakat bangsa Indonesia, boleh saja menyampaikan aspirasi,” tuturnya.
Hendropriyono percaya, jika purnawirawan yang bersuara, pendapat itu sudah terukur dan tidak keluar dari bingkai ideologi Pancasila.
Sejumlah mantan jenderal yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara terbuka mengeluarkan delapan tuntutan. Salah satunya mengusulkan MPR mengganti Gibran karena proses pemilihannya dianggap melanggar hukum.
Baca juga: Prabowo Disebut Paham Tuntutan Forum Purnawirawan TNI Tapi Tak Bisa Merespons
Salah satu yang menandatangani itu adalah mantan Wapres Try Sutrisno. Ada pula nama sejumlah purnawirawan lain seperti Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan.
Forum itu disebut beranggotakan ratusan purnawirawan TNI dari mulai purnawirawan jenderal, laksamana, marsekal hingga kolonel.
Forum juga meminta reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Selain itu, meminta tindakan tegas terhadap aparat negara yang dianggap masih loyal kepada Presiden ke-7, Joko Widodo.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy