Banda Aceh – eks Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI yang juga juru runding perdamaian Aceh, Profesor Hamid Awaluddin, mempertanyakan relevansi penambahan empat Batalyon Teritorial Pembangunan di Aceh.
“Saya baru tahu tentang rencana ini, maka saya mengajukan dua pertanyaan penting: apa urgensinya dan apa relevansinya?” ujar Hamid saat bertemu Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar, Senin, 5 Mei 2025, Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar.
Lebih lanjut, Hamid menyampaikan pandangannya dengan menekankan pentingnya penjelasan dari pemerintah pusat mengenai urgensi dan relevansi kebijakan tersebut.
Menurutnya, jika pemerintah mampu menjawab dengan jelas dua pertanyaan tersebut kepada masyarakat Aceh, penilaian bisa diberikan secara objektif. Namun tanpa penjelasan rasional, wajar jika masyarakat mempertanyakan dan merasa resah.
“Itu komentar saya ya, karena saya belum terlampau pelajari dengan seksama.”
Sebelum dikunjungi Hamid, Malik telah menyampaikan bahwa penambahan batalyon bertentangan dengan perjanjian damai Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia, pada 2005 silam.
Baca juga: Wali Nanggore Soal Penambahan 4 Batalyon: Rakyat Aceh yang Akan Menantang Musuh dari Luar
“Selama perdamaian berlaku, masyarakat Aceh semakin merasa aman dan merasa bahwa pemerintah berkomitmen kepada perjanjian damai MoU Helsinki 2005. Malah, pihak eks kombatan GAM bahu-membahu saling menjaga keamanan sejak tahun 2005 sampai 2025,” kata Wali Nanggroe.
Kemudian dari sisi geopolitik dunia saat ini, Wali Nanggroe juga mengatakan hubungan negara-negara berdekatan dengan Indonesia (Asean) baik-baik aja. Ini termasuk India, Sri Langka, Bangladesh dan Asutralia. Menurutnya, alasan untuk menambah personel TNI di Aceh tidak tepat.
“Seandainya ada ancaman dari luar, rakyat Aceh dapat diharapkan untuk menantang musuh yang datang dari luar. Sejarah Aceh telah membuktikan Aceh sendiri dapat menantang Portugis selama ini lebih dari 100 tahun, Belanda 70 tahun dan Jepang 3,5 tahun.”[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy