Kejagung Tetapkan Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi Minyak Pertamina, Ada yang Dijemput Paksa

konferensi pers kejagung
Konferensi pers kejagung. Foto: detik.com

Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menangkap tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero).

Melansir detik.com, dua tersangka itu ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar menyebutkan dua tersangka baru itu merupakan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga berinisial MK dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga berinisial EC.

“Terhadap dua orang tersebut ditetapkan menjadi tersangka. Jadi pada malam hari ini penyidik telah menetapkan dua orang tersangka,” kata Qohar dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 26 Februari 2025.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, MK dan EC langsung ditahan selama 20 hari ke depan di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Qohar menyebut MK dan EC diduga terlibat dalam permufakatan jahat bersama dengan tujuh tersangka yang sebelumnya telah ditahan Kejagung.

“Kedua tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan tujuh tersangka yang kemarin telah kami sampaikan,” ujarnya.

Dia mengatakan, MK dan EC atas persetujuan atasan mereka melakukan pembelian BBM RON 90 atau lebih rendah dengan harga BBM RON 92. Hal itu diduga menyebabkan pembayaran lebih tinggi.

“Kemudian tersangka MK memerintahkan dan atau memberikan persetujuan kepada EJ untuk melakukan blending produk kilang pada jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92 di terminal PT Orbit Terminal Merak milik tersangka MKAR dan tersangka GRJ atau yang dijual dengan harga RON 92,” ujarnya.

Qohar juga menyebut dua tersangka mengetahui dan menyetujui mark up kontrak pengiriman. Akibatnya, perusahaan mengeluarkan fee 13 hingga 15 persen dengan melawan hukum. Uang itu mengalir ke tersangka MKAR yang telah ditahan sebelumnya.

“Akibat perbuatan tersangka MK dan tersangka EC bersama-sama dengan tersangka RS, tersangka SDS tersangka JF, tersangka AP, tersangka MKAR, tersangka DW, tersangka GRJ mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp193,7 triliun.”

Sementara itu, melansir CNN Indonesia yang mengutip keterangan Jampidus Kejagung Febrie Adriansyah, dua tersangka baru itu ada yang dijemput paksa.

Adapun Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebut ada pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Pertamina Patra Niaga sebagai saksi.

Namun, Harli belum membeberkan lebih lanjut ihwal berapa saksi yang diperiksa serta identitas mereka. “Hari ini (Rabu) ada pejabat Pertamina Patra Niaga yang diperiksa sebagai saksi,” ujarnya.

Kejagung sebelumnya telah menetapkan tujuh orang tersangka yang terdiri dari empat pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta. Salah satunya yakni Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.

Kemudian SDS selaku Direktur Feed stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shiping, AP selaku VP Feed stock Management PT Kilang Pertamina International.

Baca juga: Biang Kerok Pertamax Oplosan, Segini Gaji Dirut Pertamina Patra Niaga

Selanjutnya MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, ⁠DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan ⁠YRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera.

Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) menghormati Kejagung dalam menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum tersebut.

“Pertamina siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah,” ujar VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso dalam keterangan resmi, Selasa (25/2).

Fadjar menegaskan Pertamina Grup menjalankan bisnis dengan berpegang pada komitmen sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Good Corporate Governance (GCG) serta peraturan berlaku.

Di tengah proses tersebut, Pertamina memastikan layanan distribusi energi di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar dan optimal untuk menopang kebutuhan harian masyarakat.

“Pertamina menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa.”[]

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy