Banda Aceh, Line1News – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana Aceh menggelar aksi pengibaran bendera putih di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis, 19 November 2026. Koordinator aksi, Resqi, menegaskan aksi tersebut bentuk kritik keras terhadap lambatnya penanganan pemulihan bencana ekologis Aceh-Sumatra oleh pemerintah.
Menurut Resqi, hingga genap satu tahun pascabencana, berbagai persoalan mendasar yang dihadapi para penyintas belum kunjung tuntas. Sejumlah kebutuhan krusial—mulai dari pembangunan hunian tetap, normalisasi sungai, relokasi warga dari zona merah, hingga pemulihan lahan pertanian dan perkebunan—dinilai masih menggantung tanpa kepastian.
“Hanya dalam bulan November 2026 ini, 13 kejadian tercatat di Aceh; rumah hanyut di Gayo Lues, tanggul darurat Krueng Meureudu kembali jebol dan merendam 17 desa di Pidie Jaya, jembatan darurat ambruk di Aceh Tengah, dan ratusan warga Aceh Tamiang kembali mengungsi,” ujar Resqi.
Dari rangkaian bencana susulan tersebut, sedikitnya 37.566 jiwa tercatat kembali terdampak. Pihak koalisi menilai rentetan peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa upaya pemulihan dan mitigasi bencana belum berjalan sebagaimana mestinya.
“Mereka bukan sekadar angka. Mereka adalah ibu, anak, petani, dan nelayan yang kehilangan rasa aman di tanah sendiri. Sementara itu slogan yang kerap digandrungi “build back better” hanya tinggal omong kosong belaka,” ungkapnya.
Atas situasi tersebut, koalisi mendesak Pemerintah Aceh untuk bersikap jujur dan “mengangkat bendera putih” apabila memang tidak mampu menangani krisis banjir dan tanah longsor di daerah. Mereka juga meminta pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan dengan menetapkan peristiwa ini sebagai bencana nasional.
Dalam pernyataannya, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menyampaikan delapan poin tuntutan kepada pemerintah:
1. Tetapkan bencana ekologis Aceh-Sumatra sebagai bencana nasional;
2. Nyatakan secara terbuka kepada publik bahwa kapasitas Pemerintah Aceh tidak cukup untuk memulihkan bencana ini;
3. Usulkan penetapan bencana nasional kepada Pemerintah Pusat, sekarang juga;
4. Percepat pemulihan korban yang meliputi tempat tinggal, layanan dasar, infrastruktur, dan mata pencaharian;
5. Pulihkan hutan, daerah aliran sungai, dan kawasan hulu secara menyeluruh;
6. Audit dan evaluasi seluruh izin tambang legal maupun ilegal, perkebunan, dan pemanfaatan kawasan hutan;
7. Tindak tegas para perusak lingkungan;
8. Buka anggaran bencana secara transparan berdasarkan alokasi, realisasi, kebutuhan, dan sumber dananya.[]


Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy