Banda Aceh, Line1News – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Aulianda Wafisa, membantah klaim Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan penanganan bencana di Aceh dan Sumatra telah mencapai 100 persen. Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak persoalan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang belum diselesaikan.
Ia menyebut masih terdapat rumah warga yang sebagian maupun seluruhnya hancur, tetapi belum dibangun kembali. Selain itu, sejumlah keluarga korban bencana masih tinggal di pengungsian maupun hunian sementara (huntara).
“Masih ada rumah yang sebagian atau seluruhnya hancur, tetapi belum dibangun kembali. Itu fakta. Presiden mungkin tidak mengetahui hal ini,” kata Aulianda dalam konferensi pers di Banda Aceh, Jumat, 13 November 2026.
Infrastruktur dan Lahan Warga Belum Pulih
Ia juga menyoroti rumah-rumah warga yang masih tertimbun lumpur serta gelondongan kayu yang menumpuk di sungai, sawah, kebun, bahkan di lingkungan permukiman masyarakat.
Menurutnya, persoalan lainnya adalah sejumlah jembatan dan jalan umum yang rusak belum diperbaiki. Kondisi tersebut dinilai luput dari perhatian Presiden karena tidak semua wilayah terdampak dilalui dalam kunjungan kerja.
Selain infrastruktur, Aulianda mengungkapkan masih terdapat alur longsor yang belum direhabilitasi. Kondisi itu berpotensi memicu longsor susulan, terutama ketika hujan kembali turun.
“Masih ada alur longsor yang belum direhabilitasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan longsor susulan ketika hujan mulai turun,” ungkap Aulianda.
[Direktur LBH Banda Aceh, Aulianda Wafisa (kiri), saat menyampaikan keterangan dalam konferensi pers bersama Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana Ekologis Sumatra di Banda Aceh, Jumat (13/11/2026). Foto: Fakhrurrazi/Line1News]
Ia turut menyoroti belum pulihnya sektor pertanian dan perkebunan. Sejumlah sawah di kawasan pesisir serta perkebunan, termasuk perkebunan kopi di dataran tinggi Gayo, masih terdampak timbunan lumpur, sedimentasi, dan tumpukan kayu yang terbawa banjir tahun lalu.
Aulianda menjelaskan, fasilitas publik seperti sekolah, masjid, dan sarana umum lainnya juga masih ada yang belum diperbaiki secara menyeluruh.
Soroti Keterbukaan Informasi Nasional
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hingga November 2026, situasi di sejumlah wilayah terdampak masih belum banyak berubah dibandingkan dengan November 2025, saat banjir dan longsor melanda Aceh dan sejumlah daerah di Sumatra.
Ia menilai pernyataan Prabowo yang berulang kali menyebut proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Sumatra berjalan baik, bahkan telah mencapai 100 persen, tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Ini merupakan informasi yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, manipulatif, dan merupakan pembodohan terhadap seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Aulianda juga menilai persoalan pemulihan pascabencana tidak hanya terjadi di Aceh dan Sumatra. Ia menyinggung kondisi masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa bumi, masyarakat di Kalimantan dan Papua akibat kebakaran hutan, serta sejumlah wilayah Sumatra, seperti Jambi, yang juga menghadapi persoalan kebakaran hutan.
Menurutnya, masyarakat di wilayah-wilayah tersebut turut menghadapi persoalan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana.
Ia menegaskan, klaim pemerintah bahwa pemulihan pascabencana telah mencapai 100 persen bukan hanya mengabaikan kondisi masyarakat Aceh dan Sumatra yang terdampak banjir dan longsor, tetapi juga menjadi persoalan keterbukaan informasi kepada publik secara nasional.
“Jadi, apa yang disampaikan Presiden Prabowo ini tidak hanya membohongi masyarakat Aceh dan Sumatera yang terdampak banjir dan longsor tahun lalu, tetapi juga merupakan pembohongan publik terhadap seluruh masyarakat Indonesia,” kata Aulianda.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy