Banda Aceh, Line1News – Suasana khidmat menyelimuti Meuligoe Gubernur Aceh pada Selasa, 12 Mei 2026. Mewakili Gubernur, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, resmi melantik sejumlah pejabat administrator dan pengawas baru. Pelantikan ini bukan sekadar rotasi kursi jabatan, melainkan langkah untuk memastikan mesin pemerintahan bergerak lebih lincah melayani warga.
Dalam sambutannya, Nasir menyampaikan pesan mendalam dari Gubernur Aceh. Ia mengingatkan bahwa jabatan ini bukanlah beban, melainkan amanah besar yang menuntut integritas dan semangat pengabdian tulus kepada rakyat Aceh.
“Kita ingin birokrasi yang responsif. Pejabat yang dilantik hari ini harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat,” ujar Nasir membacakan amanat Gubernur.
Mengejar Target, Mengabdi untuk Rakyat
Juru Bicara Pemerintah Aceh, T. Kamaruzzaman akrab disapa Ampon Man menambahkan bahwa pelantikan ini adalah strategi “tancap gas”. Pemerintah Aceh tengah memacu realisasi program kerja. Hingga pertengahan Mei, realisasi keuangan Pemerintah Aceh mencapai 26,09 persen dan capaian fisik sudah menyentuh angka 29,09 persen.
Adapun target realisasi keuangan pada akhir Mei 2026 sebesar 29,23 persen dan fisik mencapai 32,23 persen. “Para pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu menjadi motor penggerak percepatan kinerja di instansi masing-masing, termasuk memperkuat koordinasi dan menyelesaikan hambatan program secara cepat,” ujar Ampon Man.
Namun, fokusnya bukan hanya soal angka dan statistik. Ampon Man menekankan dua poin krusial yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak:
1. Pemulihan Pascabencana: Pemerintah mendorong percepatan penyerapan Dana Transfer ke Daerah (TKD) agar warga terdampak bencana segera merasakan manfaat nyata dari pembangunan kembali infrastruktur dan ekonomi mereka.
2. Kesehatan Gratis (JKA): Dalam penyusunan Rencana Kerja (RKPA) tahun depan, penguatan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) menjadi prioritas utama. Tujuannya satu: memastikan warga Aceh tetap bisa berobat dengan tenang dan terjamin.
“Gubernur ingin para pejabat langsung bekerja. Kita punya target RKPA selesai 30 Juni, dan semua harus berbasis pada kebutuhan masyarakat,” tegas Ampon Man.
Dengan pelantikan ini, Pemerintah Aceh berharap koordinasi antarinstansi semakin solid, sehingga hambatan-hambatan di lapangan bisa segera teratasi demi kesejahteraan seluruh masyarakat Aceh.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy