Lhokseumawe – Pengamat politik Universitas Malikussaleh Doktor M Akmal menilai permasalahan empat pulau di Aceh Singkil sudah “khatam” alias selesai sejak 1992.
Keempat pulau itu: Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek notabene milik Aceh bukan Sumatra Utara.
“Dalam peta perbatasan Aceh-Sumut yang ditandatangani oleh Profesor Ibrahim Hasan (Gubernur Aceh) dan Raja Inal Siregar (Gubernur Sumut) pada tahun 1992, secara tegas dinyatakan bahwa empat pulau yang selama ini menjadi sengketa, berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil,” ujar Akmal kepada Line1.News di Lhokseumawe, Selasa malam, 10 Juni 2025.
Dia merujuk pada pemberitaan Serambinews.com 15 Februari 2018 yang berjudul ‘Soetardji Serahkan Peta Perbatasan Aceh-Sumut’.
Soetardji dimaksud dalam berita itu adalah mantan Kepala Biro Pemerintahan Aceh. Soetardji secara resmi menyerahkan peta perbatasan Aceh-Sumut kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Aceh saat itu, Zulkifli Ali.
Soetardji dalam berita tersebut mengatakan ia berharap dengan penyerahan dokumen itu ke Dinas Perpustakaan, generasi muda Aceh ke depan bisa melihat batas wilayah daerahnya di peta sesuai dengan aslinya.
“Tulisan di situs berita itu tegas menulis bahwa sejak 1992 masalah empat pulau tersebut sudah selesai,” ujar Akmal.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Aceh dan seluruh Anggota DPR RI asal Aceh di Senayan tidak boleh berdiam diri dan menghadap Presiden Prabowo untuk meminta penyelesaian masalah tersebut.
“Tidak perlu [mengeluarkan] statement di media yang akan memperkeruh situasi. Ini masalah serius. Mereka semua wajib jumpa presiden karena tahun 1992 sudah selesai,” ujar Akmal.
Menurut Akmal, semua masyarakat yang mendiami pulau itu memiliki KTP Aceh. Pembangunan infrastruktur di sana juga menggunakan anggaran Aceh, dan saat Pemilu masyarakat memilih untuk Aceh. Bahkan budaya masyarakat pulau itu adalah budaya Aceh.
“Sudah jelas, ini ada kesalahan pemetaan. Ini bukan masalah rebut atau merebut kembali empat pulau itu karena memang pulau-pulau itu sudah ada di Aceh dan menjadi bagian dari Pemerintahan Aceh. Ini masalah kesalahan tarik garis [peta]. Harus segera diperbaiki. Sudah jelas tahun 1992 dua gubernur Aceh dan Sumut sudah teken bahwa pulau-pulau itu berada dalam wilayah Aceh,” ungkap Akmal.
Baca juga: Senator Cage Kecam Pengalihan 4 Pulau ke Sumut: Hanya Orang Gila yang Mau Kelola Bersama!
Dia juga meminta Pemerintah Pusat segera memperbaiki kesalahan administratif batas wilayah itu agar tidak menambah isu konflik baru di Aceh.
“Presiden pasti akan memerintahkan Mendagri untuk memperbaiki kesalahan ini, jika Pemerintah Aceh dan DPRA, serta DPR dan DPD RI dari daerah pemilihan Aceh secara resmi menghadap dan meminta presiden turun tangan,” ujar Akmal.
Tim Rupabumi Pemicu Konflik
Menurut Akmal, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (TNPNR) merupakan pihak pertama yang membangun konflik keempat pulau tersebut.
TNPNR beranggotakan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Merekalah, kata Akmal, yang memasukkan keempat pulau milik Aceh itu ke dalam wilayah Sumut ketika melaksanakan verifikasi dan pembakuan pada 2008.
“Padahal tahun 1992 sudah selesai, sebelum itu tidak pernah ada sengketa. Kenapa tahun 2008 muncul tim ini?” ujar Akmal.
Di sisi lain, Akmal juga menyarankan sebaiknya elite-elite Aceh baik dari lembaga formal atau nonformal tidak terpancing dan bersuara di media dengan narasi emosional yang bakal memancing munculnya konflik horizontal.
“Karena Sumut dan Aceh bersebelahan. Kita ini satu negara satu bangsa. Ada presiden yang pasti akan turun tangan memperbaiki kesalahan ini,” ujar Akmal yakin.
Bahkan, pertemuan Gubernur Sumut Bobby Nasution dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf beberapa hari lalu, kata dia, tidak perlu dilakukan untuk membahas masalah empat pulau tersebut.
“Karena ini bukan sengketa dua provinsi. Namun, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah seharusnya menjumpai presiden karena masalah ini dibuat oleh TNPNR (pemerintah pusat) pada 2008,” tegas Akmal.
Menurut Akmal, masing-masing provinsi di Indonesia harus mengecek lagi batas-batas wilayahnya. Jangan-jangan, kata dia, ada juga provinsi lain yang menjadi “korban” dari TNPNR, yang salah diukur dengan melanggar kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada antarprovinsi. “Bisa gawat stabilitas politik RI,” ucapnya.
“Yang heran saya, ada 3 Pj Gubernur yang bertugas di Aceh [sejak Juli 2022 sampai Februari 2025], tapi tidak muncul isu ini. Tapi ketika ekskombatan dan mantan kepala pemberontak GAM yang jadi Gubernur, muncul masalah ini,” pungkas Akmal.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy