Banda Aceh – Pemko Banda Aceh merencanakan pendapatan senilai Rp1,38 triliun setelah Perubahan APBK tahun 2024. Jumlah pendapatan itu meningkatan Rp92,91 miliar atau 7,20 persen dari APBK murni. Belanja daerah direncanakan Rp1,40 triliun, meningkat Rp92,04 miliar atau 6,98 persen. Penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan Rp28,80 miliar, dan pengeluaran untuk cicilan pokok utang Rp2,8 miliar.
Rencana anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan itu tertuang dalam dokumen Rancangan Qanun (Raqan) tentang P-APBK Banda Aceh tahun 2024. Dokumen itu diserahkan Pj. Wali Kota Banda Aceh, Ade Surya, didampingi Sekda Amiruddin kepada Ketua DPRK Farid Nyak Umar ditemani dua Wakil Ketua I dan II DPRK Usman dan Isnaini Husda, dalam rapat paripurna di gedung dewan, Senin, 19 Agustus 2024.
Pj. Wali Kota Ade Surya menyebut peningkatan pendapatan setelah P-APBK 2024 berasal dari tambahan dana alokasi umum dari pemerintah pusat, serta pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, dan pajak rokok.
Menurut Ade Surya, perubahan struktur APBK 2024 untuk menanggapi perubahan prognosis pendapatan dan belanja daerah, serta menampung pergeseran kegiatan yang mendesak. Perubahan ini juga mengakomodasi kebijakan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Aceh terkait penyesuaian pendapatan transfer.
Ade Surya menekankan Raqan P-APBK ini untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. “Fokus utama adalah pada prinsip hemat, efisien, dan terarah, serta memastikan belanja dilakukan sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah,” ungkap dia dikutip pada Kamis (22/8).
Selain itu, upaya maksimal akan dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk melalui penyederhanaan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Ade Surya berharap P-APBK 2024 akan mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap transparan dan akuntabel.
Pemko Banda Aceh berkomitmen untuk mempertahankan prestasi dalam pengelolaan keuangan, seperti predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh 16 kali berturut-turut, dan penghargaan Adipura.
Pj. Wali Kota berharap Raqan P-APBK tersebut dapat ditetapkan menjadi Qanun Kota Banda Aceh tepat pada waktunya.
PAD dari PON 2024
Dalam kesempatan itu, Pj. Wali Kota juga menyampaikan Pemko Banda Aceh ikut berpartisipasi aktif menyukseskan PON XXI Aceh-Sumut yang akan diselenggarakan pada 8-20 September 2024 di Kota Banda Aceh.
Sebagai tuan rumah, di Banda Aceh akan dipertandingkan 22 cabang olahraga di 22 venue tersebar di 10 lokasi.
Pada saat penyelenggaraan PON XXI nantinya, diprediksi jumlah atlet akan hadir ke Banda Aceh untuk ikut berkompetisi sekitar 3.819 orang dan sekitar 2.301 ofisial.
“Semuanya akan berakomodasi di Kota Banda Aceh. Kehadiran atlet dan ofisial dimaksud tentunya akan dapat mendongkrak penerimaan PAD, yakni dari sektor pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan, dan sektor retribusi lainnya,” ungkap Ade Surya.
Ade berharap momen spesial ini memberikan dampak yang positif terhadap pencapaian realisasi PAD di Kota Banda Aceh.
Selain PON di September 2024, juga akan ada Pilkada pada November 2024. “Kami berharap pelaksanaan Pilkada nantinya dapat berjalan dengan sukses tanpa ada kendala suatu apapun,” ucap Ade.
“Dua event besar ini tentunya tidak akan sukses tanpa adanya dukungan penuh dari pihak legislative. Berkenaan dengan hal tersebut melalui forum kami mengharapkan dukungan dari seluruh anggota dewan untuk dapat bersama-sama menyukseskan dua event besar ini sehingga nama dan citra baik Pemerintah Kota Banda dan Pemerintah Aceh dapat terus dipertahankan di tingkat nasional,” pungkasnya.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy