Banda Aceh – Pemerintah Aceh memastikan seluruh kebun kelapa sawit di Tanah Rencong bebas dari wilayah deforestasi. Pemerintah mengajak perusahaan global untuk membeli sawit Aceh dan memulai investasi membangun pabrik hilirisasi komoditas tersebut.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, dalam forum peluncuran kelompok kerja kemitraan kelapa sawit berkelanjutan yang digelar Yayasan Inisiatif Dagang Hijau di Hotel Hermes Palace, Rabu, 13 Agustus 2025.
Forum tersebut diikuti oleh para pimpinan dan perwakilan perusahaan yang bergerak di bidang industri kelapa sawit. Di antaranya, Unilever, Pepsico, Nestle, Mars, Mondelez, Musim Mas, Apical, Permata Hijau Group dan Sinar Mas. Hadir juga para pimpinan lembaga mitra Yayasan Inisiatif Dagang Hijau, Forum Konservasi Leuser, dan para pejabat dari kementerian/lembaga.
Fadhlullah mengharapkan lewat forum tersebut kepercayaan perusahaan global meningkat untuk Aceh. Dia berharap akan lebih banyak investasi hijau yang dikembangkan di Aceh, sehingga berdampak kepada lingkungan yang lebih baik, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Mari berkolaborasi bersama pemerintah dan masyarakat Aceh, dalam upaya mewujudkan visi kelapa sawit berkelanjutan di Aceh,” kata Fadhlullah, dikutip dari keterangan tertulis.
Fadhlullah mengatakan pihaknya berkomitmen merespons permintaan pasar kelapa sawit global guna mewujudkan rantai pasok bebas deforestasi dan inklusif terhadap petani.
Dia menyebut Pemerintah Aceh telah menetapkan dua kebijakan utama, yaitu: peta jalan kelapa sawit berkelanjutan tahun 2023-2045 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2024, serta rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan Aceh 2023-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024.
“Namun demikian, Aceh belum memiliki satupun industri hilir yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pelaku usaha sawit. Padahal Aceh saat ini menghasilkan lebih dari satu juta ton minyak kelapa sawit mentah atau CPO setiap tahunnya. Jumlah ini menyumbang sekitar 2,41 persen dari total produksi CPO nasional,” jelasnya.
Untuk mendukung iklim investasi di Aceh, kata Fadhlullah, pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki dan memperkuat infrastruktur. Saat ini Aceh memiliki 1 bandara international, 10 bandara lokal, 5 pelabuhan perikanan international dan 5
pelabunan domestik, 1 gas engine power plant, 1 hydropower, 1 steam power, 1 interkoneksi, serta 23 perusahaan air minum.
“Saat ini pemerintah sedang melakukan pembangunan jalan tol yang menghubungkan ibukota provinsi Aceh dengan perbatasan Sumatera Utara. Progress jalan tol saat ini baru sampai kabupaten Pidie. Dalam 4 tahun ke depan diharapkan jalan tol Aceh sudah terhubung dengan jalan tol lintas Sumatera,” katanya.
Pemerintah Aceh juga sedang memperjuangkan peningkatan infrastruktur wilayah barat selatan Aceh, terutama pembangunan terowongan yang menghubungkan Gunung Paro-Kulu dan Geurutee.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy