Ini Putusan Banding untuk 3 Terdakwa Korupsi Proyek Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah

Palu hakim sidang foto Yasir
Ilustrasi putusan majelis hakim. Foto: Line1.News/Yasir

Banda Aceh – Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah menetapkan putusan banding untuk tiga terdakwa perkara korupsi proyek pembangunan tempat wudhu/MCK dan plaza batas suci, rehab MCK menjadi kamar imam dan muadzin, penataan landscape Masjid Agung Ruhama pada Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah tahun anggaran 2022.

Putusan banding itu untuk terdakwa Hairul Munadi selaku Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran (TA) 2022; terdakwa Zia Ulhaq selaku konsultan pengawas/Direktur CV Archical; dan terdakwa Hamzah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Data diperoleh Line1.News, Kamis, 19 Juni 2025, dalam Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh Aceh Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA tanggal 18 Juni 2025, Catatan Amar: Mengadili: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bna tanggal 17 April 2025 yang dimintakan banding tersebut, menegenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hairul Munadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun, serta denda Rp50 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh Nomor 6/Pid.Sus/-TPK/2025/PN Bna, tanggal 17 April 2025 untuk selebihnya; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

Lalu, Putusan PT Banda Aceh Nomor 16/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA tanggal 18 Juni 2025, Catatan Amar: Mengadili: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bna tanggal 17 April 2025 yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hamzah dengan pidana penjara selama 2 tahun, serta denda sejumlah Rp50 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh Nomor 7/Pid.Sus/-TPK/2025/PN Bna, tanggal 17 April 2025 untuk selebihnya; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

Terakhir, Putusan PT Banda Aceh Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2025/PT BNA tanggal 18 Juni 2025, Catatan Amar: Mengadili: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bna tanggal 17 April 2025 yang dimintakan banding tersebut, menegenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa Zia Ulhaq tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primer; Membebaskan terdakwa tersebut dari Dakwaan Primer;

Menyatakan terdakwa Zia Ulhaq terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsider; Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun, serta denda Rp50 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

Baca juga: 4 Terdakwa Korupsi Proyek Sekretariat Baitul Mal Divonis 1 hingga 4 Tahun Penjara

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Banda Aceh pada Kamis, 17 April 2025, menjatuhkan vonis kepada empat terdakwa perkara korupsi tersebut masing-masing satu hingga empat tahun pidana penjara.

Terdakwa Jimet Perinu selaku Direktur CV Agustus 98 (rekanan pelaksana), divonis pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Terdakwa Jimet juga dihukum pidana tambahan membayar uang pengganti Rp294,48 juta lebih, subsider satu tahun enam bulan (1,5 tahun) kurungan.

Lalu, terdakwa Hairul Munadi selaku Pengguna Anggaran merangkap PPK pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah TA 2022, dan terdakwa Zia Ulhaq selaku konsultan pengawas/Direktur CV Archical, masing-masing divonis pidana penjara 2 tahun dan pidana denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan. Sedangkan terdakwa Hamzah selaku PPTK, divonis pidana penjara 1 tahun dan pidana denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Aceh Tengah mengajukan permohonan banding ke PT Banda Aceh atas putusan PN Tipikor Banda Aceh terhadap tiga terdakwa: Hairul Munadi, Hamzah, dan Zia Ulhaq.

Sedangkan putusan untuk terdakwa Jimet, JPU tidak mengajukan banding. Diperkirakan, sikap JPU menerima putusan PN Tipikor Banda Aceh untuk terdakwa Jimet lantaran “tidak jauh beda” dengan tuntutan. JPU menunut terdakwa Jimet agar dipidana penjara 5 tahun dan pidana denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp294,48 juta lebih subsider dua tahun enam bulan (2,5 tahun) kurungan.[]

 

Komentar

Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy