Lhoksukon – Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil atau Ayahwa meminta Menpan RB Rini Widyantini membuat kebijakan khusus agar 2.323 tenaga honorer yang tidak lulus seleksi CPNS dan telah bekerja lebih dari dua tahun diangkat menjadi PPPK paruh waktu.
Usulan itu disampaikan Ayahwa melalui surat resmi bernomor 800/1525/2025 tertanggal 12 September 2025.
“Kami meminta agar Ibu Menpan membuat regulasi baru sehingga mereka dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Dengan begitu, tidak ada tenaga honorer yang diberhentikan di Aceh Utara,” ujarnya pada Senin, 15 September 2025, dikutip dari Laman Pemkab Aceh Utara.
Saat ini, kata Ayahwa, regulasi yang ada belum mengatur pengangkatan tenaga honorer yang gagal seleksi CPNS maupun PPPK menjadi PPPK paruh waktu.
Baca juga: 8.000 Honorer Aceh Utara Diusulkan Jadi PPPK Paruh Waktu
“Padahal, sebagian besar dari mereka telah mengabdi lama dan dibutuhkan untuk tetap menjalankan pelayanan publik di daerah. Kami berharap kondisi Aceh Utara bisa dipahami oleh Ibu Menpan. Jangan sampai terjadi gejolak di masyarakat akibat kebijakan ini,” tambah politisi Partai Aceh tersebut.
Sebelumnya, Pemkab Aceh Utara telah mengajukan lebih dari 8.000 tenaga honorer untuk formasi PPPK. Namun, sebagian besar tidak lulus seleksi. Apabila tidak ada kebijakan baru, maka 2.323 tenaga honorer yang tidak lulus terpaksa akan diberhentikan pada 2026 mendatang.
Sebagaimana diketahui, Menpan RB telah menetapkan bahwa mulai 2026 seluruh kementerian, badan, dan pemerintah daerah dilarang merekrut tenaga honorer. Pemerintah pusat menargetkan penyelesaian status tenaga honorer rampung pada 2025, sehingga tidak ada lagi tenaga non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah tanpa status yang jelas.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy