Banda Aceh, Line1News – Di balik deretan angka komoditas minyak dan gas bumi (migas), ada harapan besar tentang nasib dan kesejahteraan rakyat Aceh. Atas dasar itulah, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), melayangkan surat khusus kepada Presiden RI Prabowo Subianto demi memperjuangkan pengelolaan gas Blok Andaman yang lebih berpihak pada masyarakat di bumi Serambi Mekkah.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, membenarkan bahwa surat tersebut telah resmi dikirim pekan lalu. “Gubernur Mualem mengusulkan yang terbaik untuk negara ini, khususnya untuk Aceh. Sekarang kita menunggu respons Pemerintah Pusat,” ujar Nurlis, Senin, 6 Juli 2026, dikutip pada Selasa (7/7).
Surat bernomor 500.16.7.2/7039 tersebut mengusulkan peninjauan ulang terhadap Rencana Pengembangan (Plan of Development/PoD) I Lapangan Tangkulo di Wilayah Kerja South Andaman. Dokumen ini telah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara pada 30 Juni 2026 lalu.
Bergerak Demi Keadilan Ekonomi
Langkah cepat Mualem ini dipicu oleh kebijakan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya menyetujui agar pengolahan gas mentah Blok Andaman dilakukan di tengah laut menggunakan fasilitas terapung (Floating Production, Storage and Offloading/FPSO).
Bagi Pemerintah Aceh, kebijakan ini dinilai kurang memberikan dampak nyata langsung bagi masyarakat lokal. Mualem pun langsung menginstruksikan timnya bergerak cepat. Dipimpin oleh Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, rapat besar digelar pada 25 Juni 2026. Pemerintah melibatkan para pakar migas, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk merumuskan masa depan energi Aceh.
Dari diskusi yang menyerap aspirasi tersebut, lahir empat poin utama yang kini berada di meja Presiden Prabowo:
* Keadilan Bagi Hasil: Pemerintah Aceh menilai porsi bagi hasil saat ini—hanya 4% untuk gas dan 6% untuk minyak—terlalu kecil. Angka ini perlu dirasionalkan demi kepentingan nasional dan kesejahteraan Aceh.
* Menghidupkan Kembali Kejayaan Darat: Dibanding mengolah gas di tengah laut, Mualem mengusulkan pengolahan dilakukan di darat (onshore), tepatnya memanfaatkan infrastruktur eks-PT Arun NGL di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Prabowo-Gibran untuk mengoptimalkan Proyek Strategis Nasional.
* Permohonan Tinjau Ulang: Mualem berharap Presiden Prabowo mengarahkan Menteri ESDM untuk merevisi izin pengelolaan di laut tersebut.
* Hak Energi untuk Daerah: Aceh meminta alokasi khusus minyak dan gas bumi agar bisa dinikmati langsung oleh warganya sendiri.
Membuka Lapangan Kerja, Menghidupkan Sektor Hilir
Perjuangan ini bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan tentang masa depan anak cucu Aceh. Kawasan Andaman menyimpan potensi raksasa lewat enam blok migas utamanya. Lapangan Gas Tangkulo sendiri diproyeksikan mampu memproduksi sekitar 300 MMSCFD gas.
Saat ini baru 160 MMSCFD gas yang berkomitmen dijual ke PLN. Sisa gas yang melimpah ini dinilai menjadi peluang emas untuk membangun berbagai industri hilir di daratan Aceh. Belum lagi potensi 7.500 barel kondensat per hari yang bisa diolah menjadi bahan baku cat, bahan bakar, hingga industri petrokimia.
Jika pengolahan dilakukan di darat, kilang-kilang baru akan tumbuh dan menyerap ribuan tenaga kerja lokal. “Dampak ekonomi sesungguhnya akan muncul ketika berbagai industri hilir itu mulai berdiri dan beroperasi di tanah kita sendiri,” pungkas Nurlis optimistis.
Kini, bola panas ada di tangan Jakarta. Rakyat Aceh menanti dengan penuh harap, agar kekayaan alam di laut mereka bisa membawa berkah yang nyata hingga ke dapur rumah-rumah warga.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy