Banda Aceh, Line1News – Pemerintah masih mengkaji rencana pengolahan gas dari Blok Andaman di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat Aceh.
Tantangan Biaya Pipa Offshore
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama berasal dari lokasi cadangan gas yang berada di wilayah offshore (lepas pantai) dengan jarak lebih dari 12 mil laut.
Menurut Bahlil, kondisi tersebut membuat pembangunan infrastruktur pipa membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga berpotensi menyebabkan harga jual gas menjadi tidak kompetitif.
“Kalau menyangkut dengan gas di dalam PoD (Plan of Development/Rencana Pengembangan), itu kan 12 mil ke atas. Kalau kita bangun pipanya, cost-nya memang tinggi dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Itu bisa sampai di atas 10 dolar per MM [MMBTU/Million British Thermal Units],” kata Bahlil, usai melantik Pengurus DPD I Partai Golkar Aceh, di Banda Aceh, Sabtu, 11 Juli 2026.
Baca Juga: Bahlil Lantik Pengurus DPD Golkar Aceh 2025-2030, Ini Target Utama
Alokasi Gas untuk PLN dan Industri
Bahlil menyebut pada tahap awal pengembangan yang diperkirakan mencapai sekitar 300 MMSCFD (Million Standard Cubic Feet per Day), pemerintah telah menyiapkan skema pemanfaatan gas untuk kebutuhan dalam negeri, khususnya di Tanah Rencong.
Dia menyampaikan bahwa sebagian pasokan gas direncanakan akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan PT PLN. Sementara sebagian lainnya masih dibahas untuk memasok kebutuhan industri di Aceh.
“Sebagian itu kita akan distribusi untuk PLN. Sebagiannya lagi kita komunikasikan untuk industrinya di Aceh,” katanya.
Dukungan Bahan Baku untuk PT PIM
Salah satu industri yang diprioritaskan adalah PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). Saat ini, bahan baku gas yang digunakan perusahaan tersebut sebagian masih berasal dari LNG yang didatangkan dari Papua, Sulawesi, dan Kalimantan.
“Salah satu di antaranya Pupuk Iskandar Muda. Sekarang bahan bakunya sebagian kita pakai LNG dari Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Sebagiannya nanti kita dorong memanfaatkan gas dari Blok Andaman,” ujarnya.
Status Konsesi Mubadala
Bahlil juga menegaskan bahwa Blok Andaman tidak dikelola oleh Pertamina, melainkan berada di bawah konsesi perusahaan energi Mubadala. Karena itu, pemerintah harus memastikan keberlanjutan proyek sekaligus manfaat ekonominya bagi masyarakat Aceh.
“Andaman ini pemegang konsesinya bukan Pertamina, tetapi Mubadala. Jadi, kita harus menjamin bagaimana keberlanjutannya, tetapi juga dampaknya untuk kesejahteraan rakyat Aceh. Itu yang paling penting, dan di situ juga ada mekanisme bagi hasil,” katanya.
Mencari Solusi Saling Menguntungkan
Menurutnya, hingga kini belum ada keputusan final terkait skema pemanfaatan gas tersebut karena seluruh opsi masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah berupaya mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.
“Saya belum bisa memutuskan karena masih dalam pembahasan. Yang kita harus cari adalah win-win solution. Kita tidak bisa mengatakan A kalau cost-nya tinggi. Karena ujung-ujungnya ini bisnis,” jelas Bahlil.
Baca Juga: Mualem Kirim ‘Surat Cinta’ ke Prabowo Soal Blok Andaman, Begini Isinya
Bahlil menambahkan, seluruh keputusan nantinya akan didasarkan pada perhitungan ekonomi yang layak sehingga proyek dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Selama perhitungan ekonominya masuk, bisa kita pertimbangkan. Tapi, kalau perhitungan ekonominya memang agak berat, itu juga susah untuk kita paksakan. Tidak ada bisnis yang ujungnya rugi. Harus semuanya untung, untung bagi rakyat Aceh dalam konteks pendapatannya, untung bagi investor, dan kita bisa melakukan sharing terhadap pendapatan itu,” pungkasnya.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy