Kisah Damai Aceh yang Menggugah Dunia di Global Town Hall 2026

Penang — Di balik gemuruh ribuan suara dari 120 negara yang menyerukan perdamaian dunia, sebuah kisah nyata tentang keberanian merajut rekonsiliasi datang dari Serambi Mekkah. Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al-Haythar, membagikan refleksi mendalam mengenai luka konflik dan manisnya perdamaian Aceh dalam forum internasional Global Town Hall 2026 yang berlangsung virtual pada Sabtu, 19 September 2026 lalu. Sebagai pelaku sejarah yang ikut menorehkan tinta damai di Helsinki, ia mengingatkan dunia bahwa perdamaian sejati bukan sekadar saat senjata berhenti menyalak, melainkan ketika martabat manusia kembali dihormati.

Kehadiran Wali Nanggroe sebagai pembicara dalam sesi “No Justice, No Humanity = No Peace” menegaskan bahwa merawat perdamaian adalah perjalanan panjang lintas generasi yang membutuhkan keteguhan hati. Kabag Humas dan Kerja Sama Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, dalam keterangannya di Banda Aceh, Kamis (24/9/2026), menyampaikan bahwa dari Penang, Malaysia, Wali Nanggroe membawa pesan kuat kepada dunia: kompromi demi kemanusiaan bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah keberanian politik yang tertinggi.

Dalam forum yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu, Wali Nanggroe menyampaikan refleksi berdasarkan pengalaman langsung Aceh dalam melewati perjalanan panjang dari konflik bersenjata menuju dialog politik, perundingan, kesepakatan damai dan rekonsiliasi.

Global Town Hall 2026 merupakan edisi ketujuh forum dialog internasional yang diselenggarakan FPCI dengan melibatkan lembaga pemikir, universitas, organisasi masyarakat sipil dan institusi internasional.

Forum tahun ini mengangkat tema “Calling for a Global U-Turn: Recentering Development, Reclaiming Humanity, Restoring Justice in a Crazi(er) World” dan diikuti lebih dari 8.300 peserta dari lebih 120 negara.

Dalam pembukaan forum, Doktor Dino Patti Djalal, Founder and Chairman of FPCI, menyampaikan keprihatinan bahwa perkembangan dunia semakin menjauh dari prinsip-prinsip yang selama ini menopang perdamaian dan kerja sama internasional.

Dino menyoroti semakin mudahnya aturan dan hukum internasional diabaikan, meningkatnya penggunaan kekuatan dalam perselisihan, serta bertambahnya konflik di berbagai belahan dunia.

Melalui gagasan “Global U-Turn”, FPCI menyerukan perlunya mengembalikan pembangunan, keadilan, kemanusiaan serta prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ke pusat kehidupan dan kerja sama internasional.

Dalam konteks tersebut, pengalaman perdamaian Aceh menjadi salah satu perspektif yang dibawa ke dalam percakapan internasional.

Pada sesi No Justice, No Humanity = No Peace, Wali Nanggroe tampil bersama Pita Limjaroenrat, Senior Fellow di Harvard Kennedy School, dan Bob Deen, General Director pada Netherlands Institute of International Relations Clingendael. Diskusi dimoderatori Galip Dalay, Senior Research Fellow di Chatham House dan Co-Director Global Orders Programme, University of Oxford.

Wali Nanggroe tercantum dalam agenda resmi Global Town Hall sebagai “Wali Nanggroe & Former Prime Minister of Aceh Free Movement (GAM)”, dan hadir sebagai salah seorang Discussant.

Berbeda dengan perspektif akademik mengenai konflik dan perdamaian, Wali Nanggroe membawa pengalaman langsung seorang pelaku sejarah yang menjalani proses transformasi Aceh dari konflik menuju perdamaian.

Sebelum perdamaian Aceh, Malik Mahmud pernah mengemban tanggung jawab sebagai Menteri Negara dan kemudian Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Di bawah kepemimpinan Doktor Hasan Muhammad di Tiro, ia kemudian memimpin delegasi GAM dalam proses perundingan Helsinki.

Pada 15 Agustus 2005, Malik Mahmud menandatangani Memorandum of Understanding Helsinki atas nama Gerakan Aceh Merdeka, bersama Hamid Awaludin atas nama Pemerintah Republik Indonesia, dengan mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari sebagai saksi dan fasilitator proses perdamaian.

Lebih dari dua dekade kemudian, pengalaman tersebut menjadi dasar refleksi Malik Mahmud di Global Town Hall 2026 mengenai hubungan antara perdamaian, keadilan, kemanusiaan, dialog politik dan penghormatan terhadap komitmen.

Dalam komentarnya, Wali Nanggroe menegaskan bahwa pengalaman Aceh menunjukkan perdamaian tidak dapat dimaknai hanya sebagai berakhirnya konflik bersenjata.

“Peace is not simply the moment when weapons become silent. Peace begins when political courage makes dialogue possible, and it survives when justice, dignity and commitments are respected.”

Menurutnya, perdamaian yang berkelanjutan memerlukan keberanian politik untuk membuka dialog, kesediaan para pihak mendengar satu sama lain, penghormatan terhadap martabat manusia, serta konsistensi menjalankan komitmen yang telah disepakati.

Salah satu pelajaran penting dari perjalanan Aceh adalah bahwa konflik politik yang berkepanjangan pada akhirnya memerlukan jalan keluar politik. Ketika penggunaan kekuatan tidak menghasilkan penyelesaian berkelanjutan, para pihak harus memiliki keberanian untuk duduk bersama, berbicara, mendengar dan mencari titik temu.

“Negotiation is not surrender. Dialogue is not weakness. Compromise, when it protects dignity and opens a path away from violence, can be an act of political courage.”

Wali Nanggroe menjelaskan bahwa proses Helsinki membutuhkan keputusan politik yang tidak mudah dari para pihak. Peran mediasi yang kredibel juga penting. Martti Ahtisaari bersama Crisis Management Initiative (CMI) menyediakan ruang dan kerangka perundingan yang memungkinkan persoalan sulit dibicarakan secara serius.

Namun, menurut Malik Mahmud, mediator tidak dapat menciptakan perdamaian apabila para pihak sendiri tidak mempunyai kemauan politik. Keputusan meninggalkan konflik bersenjata dan memilih jalan damai harus lahir dari para pihak itu sendiri.

Karena itu, pengalaman Aceh bukan formula yang dapat diterapkan secara identik pada setiap konflik. Setiap konflik memiliki sejarah dan konteks masing-masing. Namun, konflik yang mempunyai akar politik memerlukan ruang politik yang kredibel untuk membicarakan keluhan, kepentingan, martabat dan masa depan para pihak.

Wali Nanggroe juga mengingatkan bahwa penandatanganan sebuah kesepakatan bukanlah akhir dari proses perdamaian.

“Signing a peace agreement can take a day. Building trust can take generations.”

Menurutnya, setelah kesepakatan ditandatangani dimulai tanggung jawab yang lebih panjang: membangun kepercayaan, memperkuat institusi, melakukan rekonsiliasi dan memastikan komitmen perdamaian dilaksanakan secara konsisten.

Implementasi kesepakatan perdamaian tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Setiap komitmen yang dilaksanakan akan memperkuat kepercayaan, sementara persoalan yang belum terselesaikan perlu terus ditangani melalui dialog, kesabaran, mekanisme hukum dan tanggung jawab politik.

Bagi Aceh, menjaga perdamaian berarti terus merawat komunikasi dan kepercayaan yang menjadi fondasi transformasi dari konflik bersenjata menuju kehidupan politik yang damai dan demokratis.

Dalam refleksinya, Malik Mahmud juga menekankan bahwa rekonsiliasi tidak berarti menghapus sejarah atau meminta masyarakat melupakan penderitaan selama konflik.

Masyarakat yang pernah mengalami konflik tidak dapat diminta berpura-pura bahwa masa lalu tidak pernah terjadi. Namun, generasi setelah konflik mempunyai tanggung jawab memastikan penderitaan masa lalu tidak terus menentukan masa depan anak-anak dan generasi berikutnya.

Di sinilah, menurut Wali Nanggroe, keadilan dan kemanusiaan bertemu. Keadilan memberikan keyakinan bahwa martabat dan keluhan yang sah mendapat tempat dalam proses politik. Kemanusiaan memungkinkan pihak-pihak yang pernah berhadapan mengakui penderitaan dan martabat satu sama lain.

Sementara dialog menjadi jembatan yang memungkinkan perbedaan dan pertentangan diselesaikan melalui proses politik yang damai.

Pesan Wali Nanggroe memiliki keterkaitan dengan seruan “Global U-Turn” yang disampaikan Dino Patti Djalal. Jika Global Town Hall menyerukan dunia kembali menempatkan pembangunan, keadilan dan kemanusiaan di pusat hubungan internasional, pengalaman Aceh menunjukkan bagaimana dialog politik, penghormatan terhadap martabat dan pembangunan kepercayaan dapat menjadi bagian dari transformasi konflik.

Malik Mahmud menegaskan bahwa dialog tidak mengharuskan masyarakat menghapus sejarah. Rekonsiliasi tidak mengharuskan korban melupakan penderitaan, dan perdamaian tidak mengharuskan semua pihak mempunyai pandangan politik yang sama.

Yang dibutuhkan adalah kesediaan menempatkan masa depan bersama di atas keberlanjutan konflik.

Wali Nanggroe merangkum refleksi perdamaian Aceh melalui empat prinsip: Justice gives peace legitimacy. Humanity gives peace meaning. Dialogue makes peace possible. Faithful implementation keeps peace alive.

Partisipasi Wali Nanggroe dalam Global Town Hall 2026 membawa pengalaman perdamaian Aceh ke dalam percakapan internasional mengenai keadilan, kemanusiaan dan penyelesaian konflik.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa transformasi dari konflik menuju perdamaian bukan hanya mengenai penghentian kekerasan, tetapi juga keberanian politik untuk berdialog, penghormatan terhadap martabat, pembangunan kepercayaan dan kesungguhan menjaga komitmen perdamaian.

Pandangan yang disampaikan Wali Nanggroe merupakan refleksi berdasarkan pengalaman perjalanan perdamaian Aceh dan kontribusi terhadap dialog perdamaian internasional, dan bukan merupakan pernyataan kebijakan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia.[]