Jakarta, Line1News – Ketua DPR RI, Puan Maharani, membuka Masa Persidangan II DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 setelah para anggota dewan menuntaskan masa reses. Dalam pidato pembukaannya di Rapat Paripurna Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026, Puan turut menyoroti kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Saat memimpin jalannya rapat paripurna tersebut, Puan didampingi para Wakil Ketua DPR RI, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
“Aspirasi yang disampaikan oleh para konstituen selama masa reses menjadi tanggung jawab bersama untuk kita tindak lanjuti melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” kata Puan, dilansir laman DPR RI.
Aparat Harus Independen
Puan menyinggung polemik penyadapan terhadap Presiden yang diduga melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Ia memberikan apresiasi atas langkah cepat kepolisian dalam merespons perkara ini, sembari mengingatkan agar kewenangan penegakan hukum tetap berada di jalur konstitusi.
“DPR RI mengapresiasi tindakan kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden RI. Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” kata cucu Bung Karno tersebut.
Puan memastikan bahwa parlemen akan mengawal penuh serta mendukung langkah Polri untuk mengusut perkara ini secara transparan dan profesional hingga tuntas.
“Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan mensejahterakan rakyat,” tambah Puan.
12 Fokus Pengawasan DPR
Politikus PDI Perjuangan tersebut memaparkan bahwa pengusutan kasus penyadapan Presiden akan menjadi salah satu agenda prioritas yang dikawal melalui fungsi pengawasan dewan pada masa sidang ini.
“Fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah,” ujarnya.
Berikut adalah 12 isu strategis yang masuk dalam daftar fokus pengawasan DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027:
1. Penanganan kasus penyadapan Presiden RI.
2. Penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan.
3. Penanganan kasus perundungan anak.
4. Upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak.
5. Percepatan pembangunan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
6. Gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang dan pertanahan, serta perizinan di kawasan industri.
7. Perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial.
8. Evaluasi penanganan karhutla dan percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak.
9. Kesiapan dan akurasi data dalam reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.
10. Pemerataan program revitalisasi sekolah.
11. Perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal.
12.Penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy