Jakarta, Line1News — Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait vonis bebas mantan Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar. Putusan MA tersebut menguatkan vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst.
Putusan tingkat kasasi Nomor 9098 K/Pid.Sus/2026 itu diucapkan majelis hakim yang diketuai Doktor Jupriyadi pada 12 Agustus 2026. Salinan putusan kemudian diunggah ke laman Direktori Putusan MA pada 30 Oktober 2026, sebagaimana dikutip Line1News pada Senin (9/11/2026).
“Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut,” bunyi amar putusan kasasi tersebut.
Kedepankan Mekanisme UU Pers dan Kode Etik
Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim kasasi menilai tindakan terdakwa dalam kerja jurnalistik tidak bisa serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana perintangan penyidikan (obstruction of justice). Sebagai insan pers, aktivitas terdakwa tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Majelis hakim menegaskan, jika timbul permasalahan dari sebuah karya atau proses jurnalistik, penyelesaiannya harus mengedepankan mekanisme etik. Langkah pemidanaan harus ditempatkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).
“Bahwa produksi acara di atas dibiayai oleh Saksi Marcella Santoso atau setidak-tidaknya oleh Kantor Hukum AALF, namun tidak dapat serta merta langsung dikualifikasi telah memenuhi unsur Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena Undang-Undang Pers juga menyatakan perusahaan pers juga sebagai entitas bisnis yang dapat menarik biaya dari produksi yang dibuatnya dan kalau pun terdapat permasalahan dalam proses itu, maka haruslah diselesaikan lewat proses yang diatur Undang-Undang Pers dengan mengedepankan penyelesaian etik, bukannya mengutamakan pemidanaan mengingat hukum pidana adalah ultimum remedium, sehingga dengan memidanakan pers, maka tujuan hukum pidana tidak akan tercapai”.
Atas dasar pertimbangan tersebut, MA menyimpulkan perbuatan Tian Bahtiar tidak memenuhi unsur dalam dakwaan tunggal penuntut umum. Ia pun dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
Baca Juga: Kasus ‘Obstruction of Justice’, Mahkamah Agung Kuatkan Vonis Bebas Direktur JAKTV
Duduk Perkara
Sebelumnya, wartawan senior Tian Bahtiar diseret ke meja hijau dengan dakwaan tunggal Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. JPU sempat menuntutnya dengan pidana 8 tahun penjara.
Dalam dakwaannya, jaksa menuding Tian melakukan obstruction of justice karena mengangkat materi penanganan tiga kasus korupsi besar—yakni perkara tata niaga timah, importasi gula, dan ekspor minyak sawit mentah (CPO)—ke dalam forum diskusi publik. Diskusi itu dinilai hanya menghadirkan pihak-pihak yang menguntungkan tim penasihat hukum, lalu disebarluaskan melalui media sosial lewat peran Tian yang saat itu selaku Direktur Pemberitaan JAK TV.
JPU memandang langkah tersebut sebagai bentuk peradilan sepihak oleh media massa (trial by media) yang bertujuan menggiring opini publik dan melanggar asas kebebasan peradilan (independent judiciary).
Namun, majelis hakim PN Jakarta Pusat pada 3 Maret 2026 memutus Tian tidak terbukti bersalah dan membebaskannya dari segala dakwaan. Vonis bebas tersebut kini berkekuatan hukum tetap setelah dikuatkan oleh Mahkamah Agung.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy