Jakarta, Line1News – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, meminta Kapolri tidak hanya menjerat empat tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden dengan pasal terkait penyadapan. Akan tetapi, juga mempertimbangkan penerapan pasal makar jika terbukti melakukan tindakan yang merongrong kepala negara dan kedaulatan negara.
Permintaan tersebut disampaikan Dek Gam dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri yang membahas kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rapat tersebut, Dek Gam terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada Kapolri atas pengungkapan kasus penyadapan. Ia mengaku turut menjadi korban penyadapan sebagaimana yang dialami sejumlah pihak lainnya.
“Terima kasih, Bapak Kapolri, telah mengungkapkan kasus penyadapan karena saya juga ikut disadap,” kata Dek Gam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Ia menilai, jika memang terdapat pihak yang menjadi sasaran penyadapan, aparat penegak hukum seharusnya bertindak secara terbuka dengan memanggil dan meminta klarifikasi terkait dugaan kesalahan yang dilakukan, bukan melakukan penyadapan secara setengah-setengah.
“Harusnya orang-orang kami ini kalau disadap jangan tanggung-tanggung. Langsung saja panggil, tanya, salahnya apa, melawan negara atau tidak,” ujarnya.
Dek Gam menyarankan agar empat tersangka penyadapan Presiden tidak hanya dikenakan pasal-pasal terkait tindak pidana penyadapan. Menurutnya, apabila terbukti tindakan tersebut merongrong kepala negara dan kedaulatan negara, para tersangka juga perlu dijerat dengan pasal makar.
Ia kemudian membandingkan penanganan kasus tersebut dengan pengalaman masyarakat Aceh pada masa konflik. Menurut Dek Gam, pada masa itu, pembicaraan di warung kopi yang dianggap menjelekkan negara saja dapat dikategorikan sebagai makar.
“Kami di Aceh dulu, waktu konflik, hanya cerita di warung kopi tentang kejelekan negara dianggap makar. Ini yang jelas-jelas sudah menyadap kepala negara, jangan ragu lagi, Pak. Makarkan saja,” tegasnya.
Dek Gam menegaskan dukungannya terhadap langkah tegas aparat penegak hukum apabila penyadapan terhadap Presiden terbukti sebagai tindakan yang mengancam kedaulatan negara.
Selain itu, ia juga meminta Kapolri menyampaikan kepada MKD DPR RI apabila terdapat anggota DPR yang diduga terlibat dalam kelompok yang berkaitan dengan kasus penyadapan tersebut.
Menurutnya, MKD akan mengambil tindakan tegas terhadap anggota DPR yang terbukti terlibat, termasuk memberikan sanksi pemecatan.
“Kalau ada juga anggota DPR yang ikut-ikut main di kelompok-kelompok itu, yang empat orang itu, tolong kasih tahu kami. Kasih tahu Ketua MKD. Ketua MKD akan menindak tegas, akan kita pecat anggota DPR yang ikut terlibat di kelompok penyadapan tersebut,” katanya.[]
Komentar
Tanggapilah dengan bijak dan bertanggung jawab. Setiap tanggapan komentar di luar tanggung jawab redaksi. Privacy Policy